Pemekaran Papua Barat Daya: Prospek dan Tantangan

Papua Barat Daya telah diresmikan menjadi provinsi ke-38 di Indonesia mulai tanggal 9 Desember 2022 dan merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. 

Provinsi ini sendiri mencakup 6 kabupaten/kota, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat. 

Pembentukan DOB ini diharapkan akan mempercepat pembangunan di Papua untuk menyejahterakan rakyat Papua, termasuk dan utama orang asli Papua. Pemerintah RI sendiri menyetujui dan mengesahkan Pembentukan dan peresmian Provinsi Papua Barat Daya ini berdasarkan aspirasi masyarakat Papua. 

Akahkah DOB yang terbentuk ini mampu menjawab harapan pemerintah dan aspirasi rakyat di Papua Barat Daya?Ataukah justru malah membebani anggaran negara dan kesejahteraan rakyat jauh dari harapan?

Wilayah Papua Barat Daya memiliki Sorong sebagai ibukota yang dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas fosil serta pintu masuk wilayah Timur dengan insfrastruktur Pelabuhan udara dan laut termaju di wilayah Sorong Raya (sebutan untuk wilayah yang berdekatan dengan Sorong sebagai pusat pengembangan wilayah). 

Sama seperti Papua Barat, wilayah ini bisa dikatakan memiliki variasi wilayah yang lengkap, terdiri dari Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai daerah wisata yang mendunia, Kabupaten Tambraw sebagai Kabupaten Konservasi yang memiliki ekosistem hutan hujan tropika dan pegunungan yang masih terjaga kelestariannya, dan kabupaten/kota lainnya yang memiliki variasi bentangan alam pantai, pegunungan dan rawa. 

Dibandingkan Papua Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 561.403 jiwa pada tahun 2022, Papua Barat Daya hanya lebih banyak 60.501 jiwa (621.904 jiwa). 

Tentunya jumlah penduduk yang lebih besar dari provinsi induknya akan memberi peluang dalam pengembangan ekonomi yang lebih baik bila kualitas sumber daya manusia lebih baik pula.

Dilihat dari pembangunan manusia pada tahun 2022, tiga wilayah memiliki IPM sedang, dua wilayah termasuk IPM rendah dan hanya Kota Sorong yang mencapai IPM tinggi. 

Hal ini tidak berbeda jauh dengan wilayah di Papua Barat, meskipun IPM Kota Sorong (78,49) adalah yang tertinggi kedua setelah Kota Jayapura (80,61) di Pulau Papua. 

Bila dilihat dari tingkat kemiskinan di 6 wilayah di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Tambrauw dan Maybrat memiliki kemiskinan lebih dari 30% sementara tingkat kemiskinan Kota Sorong sekitar 14,96%. 

Secara statistik, jumlah penduduk miskin tahun 2022 mencapai 105,15% dari 621.904 jiwa penduduk Papua Barat Daya atau sekitar 16,91% penduduk tergolong miskin. Bandingkan dengan provinsi induknya dimana sekitar 20,24% penduduknya termasuk kategori miskin. 

Sementara dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya berkisar antara 1-5% ditahun 2022, kecuali ekonomi Kabupaten Raja Ampat yang tumbuh dua digit (11,97%). Hal ini masih lebih baik dibandingkan dengan provinsi induknya yang memiliki pertumbuhan antara 1-3%. 

Wilayah Papua Barat Daya sendiri memiliki potensi migas dan perkebunan sawit di Kabupaten Sorong, tambang nikel dan industri pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, hutan sagu di Kabupaten Sorong Selatan dan industri perdagangan dan jasa-jasa di Kota Sorong yang terkenal sebagai pintu gerbang daerah timur. Secara kewilayahan, Papua Barat Daya memiliki potensi ekonomi dan pembangunan manusia yang masih lebih baik daripada provinsi induknya.

Tentunya sebagai provinsi pemekaran, Papua Barat Daya tetap akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Infrastruktur yang mencakup transportasi serta sarana dan prasarana fisik yang terkoneksi antar wilayah merupakan permasalahan utama. 

Selain itu, pembangunan manusia juga perlu mendapatkan perhatian terutama untuk wilayah yang mayoritasnya perdesaan seperti Kabupaten Tambrauw, dan Maybrat (wilayah dengan IPM terendah). 

Kinerja fiskal wilayah-wilayah di Papua Barat Daya terutama menyangkut pendapatan asli daerah (PAD) juga perlu menjadi focus perhatian dikarenakan secara umum persentase PAD terhadap total penerimaan daerah kurang dari 10%. Hal ini berarti pendapatan dari wilayah terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat seperti dana transfer umum seperti DAU, dan dana transfer khusus seperti DAK. 

Wilayah lain di Indonesia memiliki permasalahan yang hampir sama terkait ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. Meskipun demikian, dana transfer ini dapat menguntungkan bagi pembangunan wilayah jika pemanfaatannya tepat guna dan tepat sasaran, terutama untuk meningkatkan produktivitas perekonomian yang dapat berefek positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya dampak pemekaran yang diharapkan adalah akan menguntungkan dari segi pendapatan per kapita yang lebih meningkat, daya beli yang membaik, penurunan kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan antarwilayah yang makin kecil, dan pada akhirnya kemakmuran masyarakat tercapai. 

Tentunya bila potensi yang ada dapat dimanfaatkan sebaiknya untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Dengan demikian, pemekaran Papua Barat Daya tidak hanya bersifat selebrasi sementara karena aspirasi masyarakat yang tercapai, namun akan membawa pengaruh positif terhadap pengembangan wilayah dan kemakmuran penduduknya.