Saat Virus Corona Dijadikan Ajang Debat Kusir Politisi

MENGINGAT jumlah kasus positif virus covid-19 kian hari kian bertambah jumlahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memerintahkan kepada seluruh kepala daerah di tanah air untuk menentukan status bencana di daerahnya masing-masing dengan terlebih dahulu berkonsultasi bersama BNPB.

"Kemudian, (kepala daerah) terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam rangka menangani penyebaran dan dampak penyebaran COVID-19," kata Jokowi seperti dikutip dari detikcom.

Apa lacur, bukannya ikut berpartisipasi aktif dan memikirkan bagaimana cara pemecahan masalahnya untuk bisa menangani dan mencegah penyebaran virus corona yang semakin merajalela. 

Beberapa politisi pusat malah menjadikan pernyataan Presiden Jokowi tersebut sebagai panggung untuk menyerang orang nomor satu di negeri ini.

Salah satu yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya atas perintah Presiden Jokowi yang memerintahkan penentuan status bencana diserahkan kepada kepala daerah masing-masing adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani seperti dilansir detikcom, pernyataan dan perintah Presiden Jokowi ini seperti melepaskan tanggung jawab kepada kepala daerah.

"Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ketika dihubungi detikcom, Minggu (15/3/2020).

Masih dikatakan Mardani, semestinya Jokowi yang memegang otoritas dan menyampaikan kebijakannya secara nasional.

"Justru tidak efektif. Mesti ada pendekatan integral. Dan otoritas itu ada di tangan Presiden," ujar Mardani. (Detikcom).

Tidak lama berselang, bentuk ketidak setujuan Mardani ini dikomentari Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, apa yang diucapkan Mardani tersebut tidak etis.

"Tak etis di saat semua elemen bangsa bahu-membahu dan bergotong royong melawan virus Corona dan persebarannnya di Indonesia, ada pihak-pihak yang selalu mencari ruang untuk saling salah-menyalahkan. COVID-19 ini bukan hanya masalah Pemerintahan Jokowi saja, tetapi masalah kita semua. Masalah dunia, masalah global," katanya, Minggu (15/3/2020). (Detikcom).

Ace menilai kebijakan menyerahkan status darurat bencana kepada daerah adalah langkah yang tepat. Dasarnnya, karena setiap daerah dinilai berbeda tingkat persebaran Coronanya.

Adanya beda pendapat atau pandangan kedua politisi nasional ini dalam menanggapi kebijakan Presiden Jokowi, sebenarnya hal yang sangat lumrah.

Pasalnya sebagaimana diketahui, Mardani Ali Sera adalah politisi PKS yang merupakan partai oposisi pemerintah. Di lain pihak adalah Ace adalah politisi Partai Golkar, sebagai partai koalisi pemerintah.

Tapi bukan itu esensinya. Bukan siapa salah dan benar diantara kedua politisi ini. Karena tentunya apa yang mereka utarakan berdasarkan data, fakta dan tentunya memiliki pembenarannya sendiri.

Kedua politisi ini seolah menjadikan wabah virus corona dan segala kebijakan Presiden Jokowi sebagai panggung politiknya untuk meraih simpati publik dan mempertegas eksistensi diri atau partainya masing-masing.

Padahal dalam situasi genting seperti ini bukanlah debat kusir yang masyarakat inginkan. 

Maaf, terpaksa penulis menyebutnya debat kusir. Karena sejujurnya apa yang para politisi ini ungkapkan tidak akan berdampak apa-apa bagi masyarakat.

Saat ini masyarakat tidak butuh perbedaan pendapat atau saling salah menyalahkan. Tapi, yang dibutuhkan adalah kepastian tentang sikap para pemangku kebijakan, termasuk di dalamnya adalah para politisi nasional, dalam rangka "menghanguskan" virus corona di tanah air. Dengan demikian, masyarakat tidak dikejar-kejar rasa takut dan khawatir berkepanjangan.

Menurut hemat penulis, penyebaran virus covid-19 di tanah air yang cenderung terus meningkat jumlah kasusnya merupakan bencana kita semua penduduk negeri. Bukannya bencana bagi pemerintah, partai A, partai B atau Parta C.

Mengingat hal ini, harapan penulis dalam menghadapi bencana virus corona, lebih baik lupakan atau kesampingkan dulu perbedaan paham politik.

Para politisi baik yang pro atau kontra lebih baik bersama-sama pemerintah duduk bersama mencari solusi terbaik untuk secepatnya keluar dari "kepungan" virus yang telah menelan ribuan korban jiwa ini.

Tanamkan dalam pikiran para petinggi di negeri, bahwa ini adalah bencana nasional, yang artinya perlu disikapi secara bersama-sama.

Ingat, di akar rumput tidak seluruh masyarakat adalah pro pemerintah, tapi ada juga yang mendukung partai atau politisi dari oposisi.

Namun, mereka mempunyai rasa kekhawatiran yang sama. Tidak ada debat, tidak ada beda pandangan. Yang ada hanya sama-sama ingin virus corona segera enyah dari tanah air.

Untuk itu, ayolah, bapak dan ibu yang sekarang tengah menjabat di atas sana setop saling salah menyakahkan, setop debat kusir yang tidak perlu. 

Saatnya menjalin kerjasama demi ketenangan dan ketentraman masyarakat. Terima kasih.

Salam.