Mohon tunggu...
Elang Maulana
Elang Maulana Mohon Tunggu... Petani
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Hanya manusia biasa yang mencoba untuk bermanfaat, bagi diri dan orang lain..

Selanjutnya

Tutup

Politik

Satu Kaki Gerindra Sudah Masuk Istana, Satunya Lagi Diikat Nasdem

8 Oktober 2019   20:06 Diperbarui: 8 Oktober 2019   20:08 1299
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra

WACANA  masuknya partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) gabung pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bukan lagi isapan jempol semata. Hampir setiap kanal media online, maupun media cetak dan elektonik ramai membahas kemungkinan partai yang asalnya bersebrangan dengan pemerintah ini ikut gabung dalam pemerintahan Jokowi Jilid II.

Dalam dunia politik rasanya memang tidak ada yang salah dengan maksud Gerindra ini. Tapi, menurut penulis akan alangkah lebih baiknya jika partai ini tetap konsisten dengan sikapnya. Berdiri di luar ring pemerintahan, dan menjadi partai oposisi yang produktif. 

Maksudnya, jadilah sebuah partai dengan segudang kritik yang bisa membuat pemerintahan berjalan lebih baik. Jangan malah sebaliknya, kritik yang dilancarkan sejauh ini hanya kritik-kritik yang keluar atas dasar ketidaksukaan dan subyektifitas.  Hingga, kesannya yang tertangkap oleh kalangan masyarakat seperti nyinyir dan tidak menjadikan roda pemerintahan Jokowi lebih baik.

Itu hanya sebatas keinginan penulis. Namun, melihat situasi dan kondisi serta perkembangan politik saat ini, sepertinya tidak berlebihan jika ada yang menyebut, bahwa satu kaki partai berlambang kepala burung garuda ini telah berada di istana. Artinya, kemungkinan bergabungnya dengan pemerintahan Jokowi dan menempatkan kadernya menjadi menteri sudah 50 persen. 

Betapa tidak, pembahasan tentang kemungkinan adanya jatah kursi menteri buat Gerindra itu sudah sering dilakukan antara Jokowi dan fihak Gerindra. Bahkan, seperti telah ramai diberitakan di berbagai media massa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengungkapkan, kalau partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi Jilid II.

Namun rupanya, keinginan Gerindra untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ini tidak akan berjalan mulus. Dalam hal ini, partai-partai pendukung Jokowi yang sudah sejak awal mendeklarasikan diri mendukung penuh hingga akhirnya Jokowi terpilih kembali menjadi presiden ke dua kalinya, tentunya tidak akan tinggal diam.

Adalah Partai Nasdem yang kelihatannya keberatan, jika Partai Gerindra dilibatkan atau bergabung dengan pemerintahan dan mendapat jatah kursi menteri.  Dilansir dari CNN Indonesia, Sekretaris  Jendral Partai Nasdem, Jhony G Plate, mengingatkan pada presiden Jokowi tentang Keadaban politik, terkait wacana kursi menteri untuk Gerindra.

Dia menerangkan keadaban dalam berpolitik harus terus dijaga agar demokrasi di Indonesia tetap sehat. Menurutnya, pemenang dari sebuah kontestasi harus jelas dan tidak boleh dikaburkan dalam pandangan masyarakat. Jhony pun menegaskan bahwa pihak yang kalah dalam konstestasi pemilih harus berjiwa kesatria.

"Keadaban politik itu harus dijaga, demokrasi yang sehat harus dijaga. Masyarakat jangan dibuat kabur dan kontestasi demokrasi Pilpres maupun Pileg jangan dibuat kabur siapa yang menang, siapa yang kalah," kata dia.

Apa yang diungkapkan Sekretaris Jendral Partai Nasdem ini memang tidak bisa disalahkan. Sejatinya, bagi partai yang kalah harus legowo dan menerima kekalahan dengan lapang dada dan jangan berfikir minta jatah kekuasaan segala. 

Tapi, di sisi lain, mungkin apa yang disampaikan Jhony G Plate ini sebagai bentuk protes dan kekecewaan partainya. Karena, selama ini yang sering dibahas dalam pemberitaan adalah wacana kursi menteri untuk Gerindra yang notabene adalah mantan lawan politik waktu Pilpres lalu. Sedangkan, partai-partai pendukung hampir luput dari pembahasan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun