Apa sih kebutuhan publik ? Kesejahteraan ! Itulah yang terpenting saat ini.
Mungkin banyak orang setuju kalau presiden terpilih nanti diberi tugas 100 hari pertama harus bisa memangkas jumlah kemiskinan. Anda setuju ?
Ada baiknya rakyat membuat kontrak politik dengan capres. Apa bisa hal itu dilakukan ? Bisa saja. Berikan mandat rakyat kepada DPR. Mereka adalah wakil kita di Senayan. Beri tugas wakil rakyat itu untuk negosiasikan kontrak politik rakyat dengan capres. Â Isi kontrak, pemberian batas waktu tertentu dalam menurunkan jumlah rakyat miskin. Jika nanti terjadi wanprestasi, DPR tentu tahu mekanisme apa yang bisa dilakukan sebagai tindakan punishment.
Saya tidak begitu ambil pusing siapa nanti yang bakal menjadi presiden. Siapapun presidennya. Entah itu Jokowi ataupun Prabowo, yang penting punya komitmen untuk mensejahterakan rakyat. Ia harus pro rakyat.
Masih ada sekitar 25 juta orang pendukuk miskin di Indonesia. Data BPS Maret 2018, menyebutkan, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen).
Nah, kalau jumlah 25 juta itu dirangkul, diberdayakan dan diberi pekerjaan, bukan tak mungkin suara rakyat miskin itu akan turut serta mengantarkan capres ke istana.
So, rakyat jangan dijadikan objek. Jangan hanya dibutuhkan ketika kampanye saja. Realisasikan janji kampanye saat Anda berkuasa. Rakyat butuh bukti, bukan janji.- ***
