7. Mempercepat deregulasi PP 28/2025 dengan sasaran: mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial, disediakan anggaran sebesar Rp 1 triliun
8. Pilot project pembangunan ekosistem Gig Economy, sasaran: Menyediakan ruang kerja bersama (coworking space) di Jakarta, yang akan diperluas ke Jabar, jateng, Jatim, banten, Bali, Manado, Makasar, dan batam. Anggaran masih dihitung dengan menggunakan dana yang sudah tersedia di Kementrian Ekonomi Kreatif.
Selanjutnya, pemerintah menetapkan 4 program kelanjutan (kebijakan pendukung) meliputi: Â Reformasi regulasi, Insentif fiskal dan pajak, Skema pembiayaan dan kredit bank, Perlindungan sosial dan subsidi, merupakan program kelanjutan pada 2026. Sedangkan 5 program penyerapan tenaga kerja (target dampak) yaitu: Pertumbuhan ekonomi, Serapan tenaga kerja, Peningkatan daya beli, Penguatan UMKM , Stabilitas harga.
Program stimulus ekonomi sangat mendesak dan dibutuhkan semua elemen masyarakat guna mengurangi beban ekomomi yang beberapa tahun belakangan terpuruk akibat high cost.
Lalu, bagaimanakah tanggapan pelaku usaha dalam mencermati dan mengimplementasikan program paket stimulus ekonomi? Berikut ini komentar para pelaku usaha.
Asosiasi Pengusaha Indonesia
Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menilai paket stimulus ekonomi yang tengah digelontorkan oleh pemerintah mempunyai dua tujuan utama yaitu menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kapasitas produksi nasional.
Ketua Apindo, Shinta Kamdani  dua tujuan utama stimulus ekonomi menekankan petingnya kehati-hatian dalam implementasi stimulus. "Stimulus tidak boleh habis untuk konsumsi", ujarnya. Menurutnya pertumbuhan jangka panjang hanya bisa dicapai melalui akumalasi modal dan peningkatan produktivitas.
Shinta memberikan contoh program yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan misalnya: deregulasi, modernisasi kapal nelayan, revitalisasi tambak serta pengembangan platform UMKM di perkotaan. Subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun insentif fiskal disebutnya bisa menjadi pemicu agar pelaku usaha berani perluas bisnis.
Lebih lanjut, Shinta menegaskan bahwa insentif saja tidak cukup. Pemerintah perlu melakukan pembenahan struktural untuk mempercepat investasi. "Dunia usaha hari ini menghadapi hight cost yang luas dan menyeluruh. Biaya berbisnis kita jauh lebih mahal dari negara tetangga, seperti biaya logistik, biaya energi, hingga biaya kepatuhan dari birokrasi", tegas Shinta.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)
