Fenomena Seksisme pada Perempuan

Seksisme merupakan pandangan negatif yang didasari oleh gender atau jenis kelamin. Seksisme pada umumnya merujuk pada perempuan. Perempuan seringkali dipandang rendah dan kedudukannya jauh di bawah laki-laki, hal tersebut mengakibatkan banyaknya hak dan kemampuan perempuan yang diabaikan. 

Fenomena seksisme ini menimbulkan efek yang buruk bagi perempuan, perempuan akan kehilangan hak-haknya, diskriminasi pada perempuan, serta munculnya tindakan kekerasan seksual. 

Di era digital seperti saat ini, pemantapan karakter bangsa sangat diperlukan agar fenomena seksisme dan kekerasan seksual pada wanita tidak menjadi suatu perilaku yang nantinya dapat merusak ideologi bangsa. 

Sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Undang-undang tersebut mengharapkan adanya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesai tanpa adanya diskriminasi gender.

Namun, sampai saat ini masih banyak media sosial yang memberitakan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan. Berdasarkan data yang didapat dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) Kementrian PPPA kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 hingga 21 Februari 2022 tercatat terdapat 1.411 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Banyak orang yang beranggapakn bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan merupakan imbas dari pakaian yang dikenakan perempuan tersebut. 

Faktanya banyak kekerasan seksual terjadi pada perampuan yang menggunakan pakaian tertutup. Kekerasan seksual umumnya terjadi di ruang publik, seperti transportasi  umum, jalan raya, bahkam di lembaga pendidikan.

Lembaga Pendidikan yang notabennya merupakan tempat menimba ilmu dan pengembangan karakter, justru menjadi tempat pemuas nafsu bagi orang-orang yang tidak bermoral. 

Lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, menjadi salah satu tempat  yang paling umum ditemukannya kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual di perguruan tinggi umunya dilakukan oleh para petinggi kampus. Namu, dalam kasus kekerasan seksual ini, sering kali korban enggan untuk melaporkan dikarenakanan minimnya bukti dan dukungan dari kampus yang bersangkutan dengan dalih "menjaga nama baik kampus."

Perempuan kerap dijadikan objek kekerasan seksual, karena para pelaku beranggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, sehingga mereka bertindak semena-mena kepada perempuan. 

Budaya patriaki yang berkembang juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan yang menyudutkan perempuan. Seksisme sudah menjadi hal yang dinormalisasi oleh masyarakat sekitar. 

Contohnya seperti catcalling yang banyak ditemukan di jalan. Catcalling tersebut terjadi, karena laki-laki beranggapan dirinya memiliki power sehingga bersikap sesuai keinginannya kepada perempuan.

Tidak hanya berhenti pada kekerasan seksual yang terjadi secara langsung. Di era globalisasi dan serba digital seperti saat ini, memunculkan fenomena baru yaitu kekerasan seksual secara online. 

Kekerasan seksual secara online ini, merupakan imbas dari mudahnya dalam mengakses media sosial serta perkembangan teknologi yang begitu cepat. Sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan tindakan pelecehan tanpa diketahui identitasnya.

Kekerasan seksual yang terjadi secara langsung ataupun secara online, kerapkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Objek pornografi tersebut dapat berupa penyebaran foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi. 

Kasus seperti ini tentu saja menggemparkan media masa, akibatnya menyebabkan beban psikis bagi para korbannya. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai online defamatioan atau tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Kekerasan seksual tentu saja memiliki dampak yang besar bagi para korbannya, seperti trauma psikologis, ancaman yang ditemima korban apabila melaporkan kasus kekerasan seksual, serta pandangan negatif dari masyarakat sekitar. 

Dampak yang ditimbulkan itulah yang menjadi alasan utama, guna menaggulangi kekerasan seksual terhadap perempuan. Solusi yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual yaitu, dengan memberikan dukungan moral dan motivasi bagi para korban, serta adanya perlindungan serta penanganan secara tuntas oleh pihak berwenang.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu:

1. Dampak psikilogis yang ditimbulkan yaitu korban akan mengalami taruma, kecemasan, dan depresi. Kerugian secara psikologis ini sulit untuk dikenali karena tidak meninggalkan bekas yang dapat dilihat secara langsung seperti halnya kekerasan secara fisik.
2. Keterasingan sosial. Hal ini terjadi karena setelah korban mengalami kekerasan secara seksual, korban akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar dan dikucilkan oleh lingkungannya.
3. Mobilitas korban akan terganggu. Hal ini terjadi karena korban merasa dirinya tidak diterima oleh lingkungannya, maka ia akan berusaha menarik diri dari masyarakat dan lingkungannya. Hal tersebut akan berdampak pada mobilitas korban.

Dengan maraknya kasus kekerasan seksual dan besarnya dapampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual, pemerintah memiliki peran yang cukup besar untuk menanggulangi permasalahan tersebut. 

Oleh karena itu, dibentuklah Permendikbud PPKS No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan Undang-Unadan Tindak Pidana Kekerasan Sekasual (UU TPKS) Tahun 2022 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan tersebut, nantinya diharapkan dapat menjadi perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual.

Langakah-langakah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual yaitu:

1. Memberikan edukasi seksual sedini mungkin. Pemberian edukasi ini dapat diberikan melalui lingkungan terdekat sperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta lingkungan sekolah. Pendidikan seksual bukanlah suatu hal yang tabu untuk dibicarakan, bahkan pendidikan seksual merupakan pendidikan yang wajib diberikan kepada anak sedini mungkin. Dengan memberikan pendidikan seksual sedini mungknin, maka akan meminimalisir rantai kekerasan seksual.
2. Menghilangkan pemikiran terkait kedudukan perempuan yang ada di bawah laki-laki, karena pada dasarnya tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan masyarakat.
3. Mengembangakn budaya digital citizenship dalam bermedia sosial, yakni keadilan terhapa gender. Hal ini menegaskan bahwa norma dan tanggung jawb harus dikedepankan dalam bersosialisasi di media sosial, agar tercipta ruang amain bagi perempuan.