2. Menghentikan Reklamasi.
Awalnya memang nampak gebrakan, reklamasi disegel. namun pada akhirnya ribuan sertifikat diterbitkan anies pada pulau reklamasi yang disegel. Artinya reklamasi tetap berjalan dengan diterbitkan ribuan sertifikat pada bangunan yang ada di pulau tersebut.
Kembali anies ngeles, bahwa keluarnya sertifikat karena sudah ada aturannya yang dibuat oleh ahok. Dan ia sendiri tidak bisa mencabut aturan itu, karena telah disahkan.
Disinilah konyolnya anies dan pembodohannya pada publik. Kalau soal aturan yang ia jadikan alasan, bukannya saat ia kampanye pilgub aturan itu memang sudah ada? Mengapa dia berani berkata akan hentikan reklamasi saat aturannya telah diterbitkan? Dasar Anies berani hentikan reklamasi itu apa saat kampanye?
Dan jujur, saya gblok dan bodoh saat itu, karena percaya Anies bakalan hentikan reklamasi. Yang pada akhirnya saya pun harus berkaca, bahwa sosok yang saya banggakan ternyata hanya pandai berdusta.
Apa jandinya dengan rencana Anies akan hentikan IKN jika ia terpilih jadi presiden? Jangan-jangan nanti saat jadi presiden, IKN tetap berjalan karena Anies ngeles bahwa aturannya sudah ada.
3. DP 0 rupiah.
Yang ini fatal sih, janji bangun ratusan ribu rumah dengan Dp 0 rupiah. namun sampai akhir jabatan hanya mampu bangun 10% dari jumlah yang dijanjikan, dan judul 0 Rupiah itu hanya pepesan kosong. Karena syarat kepemilikan rumah tetap aja harus memilki uang di rekening dengan jumlah yang gak sedikit.
 Saat kampanye di Pilgub DKI, berkoar bahwa rumah DP 0 rupiah akan sukses karena akan melibatkan bank. namun setelah terpilih jadi gubernur, malah memakai alasan kendala utama program Dp 0 rupiah gak jalan karena bank mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku.
Kalau DP 0 rupiah aja gak mampu dia bangun untuk wilayah Jakarta, lalu bagaimana ia akan bangun perumahan TNI yang ia jadikan bantalan dalam debat capres kemaren? Satu indonesia loh itu skalanya. Yang sekelas Jakarta aja dia gak mampu, lalu mau bangun perumahan bagi TNI di seluruh indonesia?
Kalau skala Jakarta aja gagal, maka skala nasional pun akan gagal. Dikasih wilayah kecil aja gak mampu penuhi janji, apa lagi dikasih wilayah lebih besar. kan gitu logikanya.
