Banyak pihak mengkritik fenomena napi koruptor ramai-ramai diberi kado bebas bersyarat. Menurut KPK, tindak korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara ekstra.
KPK juga mendesak danya kebijakan yang berefek jera bagi napi koruptor seperti pidana pokok dan tambahan, pencabutan hak politik, hingga perampasan aset koruptor untuk memulihkan kerugian negara.
Meski banjir kritik, pemerintah mengaku tidak bisa berbuat banyak.
Menkopolhukam Mahfudz MD misalnya, mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi pembebasan bersyarat yang merupakan putusan majelis hakim atau pengadilan.
"Kalau sudah hakim berpendapat, bahwa hukuman yang layak seperti itu, ya kita tidak bisa ikut campur," ujar Mahfudz.
Pembebasan bersyarat puluhan napi koruptor terasa semakin 'menyakitkan' karena terjadi bersamaan dengan pengurangan subsidi BBM untuk rakyat.
Meski menurut pemerintah pengurangan subsidi BBM dimaksudkan agar subsidi lebih tepat sasaran serta anggaran subsidi BBM disebut membebani APBN, dampak kenaikan BBM sungguh dirasakan rakyat secara umum.
Pasalnya, ketika harga BBM yang naik, yang lain-lain pun ikutan naik. Mulai dari tarif ojol, tiket bus AKAP, dll. Semua naik, kecuali gaji bulan yang segitu-gitu saja.
Kepercayaan Rakyat Semakin Terkikis
Jangan salahkan rakyat jika kepercayaannya pada pemerintah lambat laun terkikis.
Pasca pengumuman kenaikan harga BBM, rakyat berduyun-duyun menggelar unjuk rasa.
