Etika Oknum Penegak Peraturan Daerah Saat PPKM Perlu Dipertanyakan

Sudah tidak bisa dihindari dan sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun sudah berjalan. 

Selama pandemic berbagai masalah yang timbul karena dampak pandemi ini dan berbagai macam inovasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. 

Masyarakat hanya bisa berharap kepada pemerintah agar dapat mengembalikan kondisi Indonesia seperti semula, karena berbagai masalah yang timbul karena dampak pandemi ini, salah satunya adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan PPKM dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat yaitu menurunnya tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat. 

Dalam masa PPKM ini banyak kegiatan yang tidak diperbolehkan seperti berjualan, sekolah dan ibadah bersama, hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. 

Pemerintah harus lebih baik lagi dalam membuat inovasi atau kebijakan demi mengatasi suatu masalah, pemerintah mampu membuat kebijakan PPKM maka pemerintah juga harus mampu bertanggungjawab membuat masyarakat tidak merasa kesusahan akibat kebijakannya.

Dalam mewujudkan kebijakan pemerintah agar masalah dapat teratasi, diperlukannya etika pemerinta dalam penegakan aturan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah. 

Saya mengambil contoh kasus yang belum lama ini terjadi yaitu oknum Satpol PP memukul sepasang suami istri pemilik Caf di Gowa, setelah saya baca kronologis mengenai kasus tersebut bahwa sang pemilik Caf tidak membuka cafenya melainkan mereka melakukan penjualan secara online, yaitu dengan cara live streaming. 

Oknum tersebut datang ke caf menanyakan surat izin usaha caf dengan nada marah dan kemudia oknum tersebut mempermasalahkan baju yang istri pemilik kenakan caf tersebut. 

Suami pemilik caf merasa tidak terima dan akhirnya menegur oknum Satpol PP, kemudia oknum mungkin merasa tidak terima atas teguran yang diterimanya, akhirnya oknum memukul suami pemilik caf, sang istri pemilik caf melakukan tindakan perlindungan agar kejadian tersebut terhentikan tetapi nasib istri pemilik caf ini berkata lain, oknum Satpol PP juga memukul istri pemilik caf.

Satpol PP salah satu tugasnya adalah melakukan penegakan peraturan daerah, dan sudah seharusnya sebagai aktor pemerintah mampu memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. 

Aktor pemerintah harus mampu mengayomi rakyat, karena peran pemerintah yang sesungguhnya adalah mengayomi masyarakat, melayani dengan setulus hati. 

Peran etika sangat penting untuk pemerintah penegak peraturan, Satpol PP memiliki anggota yang berintegritas karena untuk menjadi Satpol PP tidak bisa dilakukan untuk sembarang orang, bila sudah terjadi seperti ini maka perlu ditanyakan mengenai etika dari penegak peraturan itu.

Amat sangat disayangkan, etika penegak peraturan di Indonesia sepertinya sudah mulai pudar. Dilihat dari kasus tersebut dan kasus lainnya bahwa sekarang pemerintah menganggap masyarakat seperti customer, etika pemerintahan yang harus ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia. 

Masyarakat sudah tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pemerintahannya karena sudah banyak permasalahan yang ada, maka masyarakat tidak dapat berkolaborasi dalam membantu berjalannya kebijakan pemerintah.

Saya mahasiswi program studi Ilmu Pemerintahan, selama saya kuliah mempelajari mengenai kinerja pemerintahan, dan menurut saya pembelajaran di dalam kelas dengan kejadian lapangan itu sangat luar biasa perbedaannya.  

Dan saya menemukan puncak titik masalah dalam permasalahan yang ada seperti tidak bermutunya perangkat pemerinta daerah, menurut saya puncak titik masalahnya adalah karena proses rekruitmen yag tidak dilakukan secara jurdil sehingga  organisasi tersebut tidak mendapatkan anggota yang beritegritas. 

Karena proses rekruitmen adala masa penentuan dimana orang pilihan yang memiliki integritas yang sangat baik yang dapat menjadi anggota organisasi tersebut.

Mutu etika perangkat pemerintah harus diatas rata-rata karena penegak peraturan pemerintah berperan sangat penting bagi masyarakat, termasuk kepada kaum perempuan. 

Dengan alasan apapun, tidak ada kekerasan yang perlu dilakukan terutama untuk  perempuan. Apalagi dalam kasus tersebut sang pemilik caf tidak melanggar aturan tetapi mendapatkan perilaku yang tida menyenangkan oleh oknum Satpol PP.

Setiap orang pasti sudah memahami etika dalam kehidupan sehari-harinya, entah itu bersama dengan keluarga, rekan kerja, teman ataupun dengan orang yang tidak dikenal. 

Terutama dalam hal pekerjaan sebagai pemerintah tentunya ada etika pemerintahan yang perlu diterapkan kepada masyarakat. 

Di dalam Indonesia ini masyarakatnya terkadang memiliki system feed back, bila pemerintah melakukan penegakan peraturan dengan baik, maka masyarakat bisa melakukan kebijakan yang dibuat oleh pemerinta dan masyarakat dengan pemerintah dapat berkolaborasi dengan baik demi mencapai tujuan suatu organisasi yang besar yaitu negara.

Yuk bantu meringankan pemerintah dalam memutuskan penyebaran mata rantai Covid-19 dengan mematuhi kebijakannya.