Di satu sisi, Pemprov DKI Jakarta tentunya tidak ingin merasa dijengkali oleh blusukan Risma. Tetapi fakta pula yang mengungkap semua persoalan kemiskinan di Jakarta.Â
Ini menjadi kekhawatiran manakala isu kemiskinan dan gelandangan terus dirawat, maka yang diuntungkan justru elit-elit itu sendiri. Sedangkan masalah kemiskinannya tidak kunjung tuntas terselesaikan.Â
Apalagi sekarang ini adalah momentum untuk membangun elektabilitas menuju RI 2024. Sadar atau tidak, diterima atau tidak, sorotan sudah menuju pada Risma.
Kembali ke pertanyaan awal, apakah blusukan Risma penting dilakukan untuk menuntaskan persoalan sosial masyarakat? Jawabannya adalah iya, itu penting karena itu adalah cara untuk melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Sosial. Menjadi Menteri Sosial ini pun memang harus lebih mengutamakan hati supaya mau hadir menyapa kaum papa. Â
Ini berbeda dengan tugas dan wewenang Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil, selaku Gubernur di daerah masing-masing. Mereka mempunyai kekuasaan dalam menghasilkan kebijakan komprehensif untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Di tangan Gubernur, pengentasan kemiskinan bukan tentang seberapa banyak bantuan diberikan kepada fakir miskin, tetapi bagaimana ia menciptakan lapangan kerja sebagai solusi untuk melepaskan warga dari jerat kemiskinan. Hasilnya tidak kelihatan, namun terasa. Wewenang ini tidak dimiliki banyak oleh Risma selaku Menteri Sosial.Â
Dengan kata lain, masyarakat perlu jujur dan cermat untuk mengukur keberhasilan antara Menteri, Gubernur dan Presiden dalam persoalan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.Â
Jika salah menilai, maka bisa keliru wewenang semua pejabat di negeri ini. Kalaupun langkah Risma dianggap manuver politik, tinggal geser saja lensa kameranya. Waktu akan menjawab.
