Mohon tunggu...
Efrem Siregar
Efrem Siregar Mohon Tunggu... Menulis dari balik tembok

Penulis spesialis tengah malam Twitter: @efremsiregar

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Seperti Edhy Prabowo, Pejabat Baik Lainnya Bisa Saja Terjerat Kasus Korupsi

26 November 2020   21:27 Diperbarui: 26 November 2020   21:54 120 5 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Seperti Edhy Prabowo, Pejabat Baik Lainnya Bisa Saja Terjerat Kasus Korupsi
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). (Foto: Tribunnews.com) 

Pengawasan menjadi pekerjaan penting yang harus ditingkatkan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah munculnya perilaku korupsi di antara pejabat publik. Sebaik-baiknya manusia, ia mudah jatuh ke dalam dosa.

Hipotesis di atas tercetus ketika menganalisa singkat latar-latar yang berujung pada kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. KPK telah menangkap dirinya bersama pejabat lainnya di Soekarno Hatta pada 25 November 2020.

Penangkapan Edhy Prabowo merupakan kabar mengejutkan. Selama ini ia sering menggaungkan kebijakan barunya soal ekspor benih lobster kepada publik.

Ada dua hal yang menjadi perhatian. Pertama, dugaan suap itu dilakukan di tengah sorotan masyarakat begitu luas memperhatikan dirinya. Tindakan yang menurut hemat saya cukup berani dilakukan sang menteri.

Kedua, adanya dugaan praktik monopoli dalam pengiriman logistik. Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers usai penangkapan menyebut ekspor hanya dapat dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo.

Sejauh ini, informasi mengenai alasan mengapa ekspor hanya di satu titik belum lengkap. KPPU juga masih mendalami dugaan ini.

Menempuh resiko

Dua peristiwa tersebut memperlihatkan kerentanan untuk membawa masuk sang menteri ke persoalan serius yang akhirnya mejeratnya dalam perkara korupsi.

Saya paham, seorang pemimpin memang perlu mengambil keputusan beresiko dan tidak populer untuk menuntaskan amanatnya selama pertimbangan itu tidak menimbulkan kerugian negara.

Lubang-lubang itu sebenarnya dapat dihindari melalui pengawasan dan pencegahan sedini mungkin secara internal maupun memperhatikan kritik dari luar. Ini menarik sekaligus memberikan kecurigaan kepada saya untuk mendalami kealpaan Edhy Prabowo yang menyebabkan 'kecelakaan' dalam mengambil keputusan.

Bila melihat kepribadian Edhy Prabowo di televisi dan media, saya dapat menyimpulkan sosoknya cukup menggambarkan dirinya sebagai orang lurus, terlepas dari kontroversi kebijakan ekspor benih lobster.

Contoh lain yang relevan pada hal ini saat penangkapan di bandara Soekarno-Hatta. Ia tidak memperlihatkan perlawanan terhadap petugas KPK yang menjemputnya. Semua berjalan lancar, menurut penuturan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin yang ikut dalam rombongan penerbangan.

Edhy Prabowo tidak seperti kebanyakan pejabat teras lainnya yang membela diri dengan berteriak seolah merasa dikhianati atau menuding ada permainan di balik kasusnya. Ia sendiri menyampaikan akan bertanggung jawab menghadapi kasusnya.

Seketika itu juga, ia mengumumkan pengunduruan diri dari jabatannya sebagai menteri dan pengurus Partai Gerindra yang mengakhiri desas-desus tentang posisinya di kabinet.

Ada penyesalan yang diungkapkannya, terutam ketika ia meminta maaf kepada sang Ibunda.

Sisi baiknya semakin kokoh setelah menyaksikan komentra Ali Ngabalin yang secara emosional meluapkan tangis menceritakan momen penangkapan Edhy Prabowo dan tersangka lain di bandara Soekarno-Hatta di program Mata Najwa, Rabu (25/11/2020).

Ada sisi manusiawi yang menunjukkan bahwa Edhy Prabowo memiliki kepribadian kuat dan untuk menumbuhkan semangat persaudaraan.

"Sebagai teman dan sahabat, saya harus menemani Edhy Prabowo sampai dengan penyelesaian. Apa yang disampaikan KPK. Itu menurut saya komitmen persahabatan saya dan saya percaya dia orang baik untuk membawa kami..." kata Ali Ngabalin dikutip.


Tragedi menyadarkan absurditas kehidupan. Kecelakaan yang membuat Edhy berurusan pada kehendak duniawi yang harus dipertanggungjawabkan di muka hukum.

Ali Ngabalin sekalipun merasa harus menyelamatkan sahabatnya, tetapi ia tidak mempunyai kuasa untuk melakukannya.

Saya sebelumnya menekankan kasus Edhy Prabowo ini terletak pada degradasi moral melalui tulisan lain, tetapi memasukan moralitas dalam perkara ini seperti menunjuk kesalahan pada diri sendiri dan pada tiap manusia. Ini menjadi terlihat sama absurdnya ketika berhadapan dengan kasus korupsi yang riwayatnya sangat panjang dalam sejarah peradaban manusia.

Ketertiban dan penguatan civil society

Edhy Prabowo hanya satu nama dari sekian pejabat baik lainnya di pemerintah pusat sampai daerah. Terlepas dari sifat baik atau tidak, kekuasaan di luar diri manusia, salah satu yang sering dikatakan adalah sistem harus dihadapi.

Dengan kata lain, kita diajak masuk kembali dalam koridor hukum untuk menciptakan ketertiban. Pejabat harus siap diawasi dan dikritik sebelum semua terlambat menjadi jeratan pasal-pasal pidana.

Jika berkutat kaku pada penegakkan hukum, bukankah secara bersamaan akan membuka celah terjadinya kriminalisasi?

Tidak pula demikian. Dinamika terus berjalan di tingkat pusat sampai masyarakat dengan beragam pandangan. 

Karena itu, percakapan setelah penangkapan memperlihatkan suara-suara bagaimana orang mengutuk tindakan Edhy Prabowo, sementara pihak lain yang menginginkan KPK segera menangkap Harun Masiku yang terjerat perkara suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagaimana didengungkan di media sosial.

Selain pengawasan, tampaknya penguatan civil society merupakan cara penting lainnya yang bisa dilakukan sebagai pencegahan.

Mengutip pendapat ekonom Faisal Basri dalam diskusi di KPK lima bulan lalu, ia memperluas perhatiannya pada korupsi menjadi political corruption: korupsi yang melibatkan pembuat keputusan politik dengan menyalhgunakan kekuasaan publik yang dimilikinya. Kedekatannya adalah oligark di mana.

Korupsi bukan semata karena urusan di tingkat perizinan, tetapi yang dikhawatirkan adalah pengaruh oligarki dalam kekuasaan. Faisal Basari meminjam konsep yang digambarkan ekonom Daren Acemoglu dan James A Robinson yang memberikan garis koridor antara kekuasaan dan korporasi terpisah dari kekuatan civil society.

Siapa civil society itu dapat merujuk pada LSM, wartawan, dan profesi non-elit lainnya. Civil society ini harus diperkuat untuk mencegah kecenderungan negara menuju despatic leviathan di mana kekuasaan bersama pengusaha bisa sangat mendominasi dari masyarakat. Ketika ini terjadi, maka peluang korupsi menjadi lebar yang bisa membuat pejabat baik sekalipun terjerembab ke dalam pusaran dosa korupsi. Jadi, pada tataran ini, pembahasan masalah korupsi telah sampai pada diskursus politik seperti mulai menguliti pembahasan UU itu sendiri.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x