Ketertiban dan penguatan civil society
Edhy Prabowo hanya satu nama dari sekian pejabat baik lainnya di pemerintah pusat sampai daerah. Terlepas dari sifat baik atau tidak, kekuasaan di luar diri manusia, salah satu yang sering dikatakan adalah sistem harus dihadapi.
Dengan kata lain, kita diajak masuk kembali dalam koridor hukum untuk menciptakan ketertiban. Pejabat harus siap diawasi dan dikritik sebelum semua terlambat menjadi jeratan pasal-pasal pidana.
Jika berkutat kaku pada penegakkan hukum, bukankah secara bersamaan akan membuka celah terjadinya kriminalisasi?
Tidak pula demikian. Dinamika terus berjalan di tingkat pusat sampai masyarakat dengan beragam pandangan.Â
Karena itu, percakapan setelah penangkapan memperlihatkan suara-suara bagaimana orang mengutuk tindakan Edhy Prabowo, sementara pihak lain yang menginginkan KPK segera menangkap Harun Masiku yang terjerat perkara suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagaimana didengungkan di media sosial.
Selain pengawasan, tampaknya penguatan civil society merupakan cara penting lainnya yang bisa dilakukan sebagai pencegahan.
Mengutip pendapat ekonom Faisal Basri dalam diskusi di KPK lima bulan lalu, ia memperluas perhatiannya pada korupsi menjadi political corruption: korupsi yang melibatkan pembuat keputusan politik dengan menyalhgunakan kekuasaan publik yang dimilikinya. Kedekatannya adalah oligark di mana.
Korupsi bukan semata karena urusan di tingkat perizinan, tetapi yang dikhawatirkan adalah pengaruh oligarki dalam kekuasaan. Faisal Basari meminjam konsep yang digambarkan ekonom Daren Acemoglu dan James A Robinson yang memberikan garis koridor antara kekuasaan dan korporasi terpisah dari kekuatan civil society.
Siapa civil society itu dapat merujuk pada LSM, wartawan, dan profesi non-elit lainnya. Civil society ini harus diperkuat untuk mencegah kecenderungan negara menuju despatic leviathan di mana kekuasaan bersama pengusaha bisa sangat mendominasi dari masyarakat. Ketika ini terjadi, maka peluang korupsi menjadi lebar yang bisa membuat pejabat baik sekalipun terjerembab ke dalam pusaran dosa korupsi. Jadi, pada tataran ini, pembahasan masalah korupsi telah sampai pada diskursus politik seperti mulai menguliti pembahasan UU itu sendiri.
