Saling Butuh Pengusaha dan Buruh di Tengah RUU Cipta Lapangan Kerja

Tetap menolak atau berdamai?
Beberapa orang barangkali menolak klaim kesejahteraan buruh dijadikan dasar untuk melawan kebijakan pemerintah, bahkan sebagian buruh berpikir lebih baik menerima kebijakan pengupahan yang acap dinilai merugikan kaum buruh ketimbang harus menerima potensi kehilangan pekerjaan akibat PHK. 

Peralihan pengupahan dengan jam kerja yang stabil menjadi fleksibilitas merupakan hal wajar ketika ekonomi digital yang disrupsi itu merasionalkan perubahan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, mencontohkan pekerja remote dan pekerja lepas dalam konteks ini bisa diterima akal sehat dengan pengandaian angkatan kerja Indonesia harus mempunyai pengetahuan teknologi dan berdaya saing sebagai bagian langkah menuju era 4.0. 

Ini pula persoalan baru, meski ada optimisme, baik industri dan tenaga kerja, masing-masing tak mungkin secepat kilat siap ditargetkan memenuhi 4.0 dalam waktu dekat.

Pengusaha masih harus menyelesaikan revitalisasi permesinan yang sudah berumur lawas dengan biaya besar, di samping itu, angkatan kerja Indonesia menjadi perhatian sebab banyak didominasi oleh lulusan SD-SMA. 

Toh sejak Omnibus Law ini merambat ke permukaan, making Indonesia 4.0 yang ditargetkan bertahap sampai 2030 oleh Kementerian Perindustrian era Airlangga Hartarto (2014-2019) dengan 5 sektor industri prioritas: makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif dan elektronik, agak-agaknya sudah sayup terdengar. 

Pada akhirnya implementasi menjadi kunci untuk mengawal UU Cipta Lapangan Kerja sesuai dengan asas yang dikehendaki. 

Atau mungkin dengan kata lain, apa ini akan menjadi 'sedikit rasa sakit dalam jangka pendek namun akan menjadi kesuksesan jangka panjang'? Mungkin.

*Tulisan ini kali pertama tayang di situs pers kampus Kavling 10 dengan judul "RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Bersakit Dahulu, Senangnya Nanti."

Sumber dan referensi:
(1) Omnibus Law: Strategi Akselerasi Peningkatan Investasi dan Indonesia Maju (Kemensetneg)
(2) Jokowi Kesal! 33 Perusahaan Cabut dari China tapi Tak Satu Pun ke RI (Detik.com)
(3) Salip RI, di Vietnam Tanah Gratis, Buruhnya Produktif (CNBC Indonesia)
(4) Ini Penyebab Peringkat Doing Business Indonesia Mentok di 73 (CNBC Indonesia)
(5) Presiden Jokowi Bertemu Pimpinan Buruh di Istana, Ini yang Dibahas (Kompas.com)