Soal realitas disparitas aksesibilitas dan konektivitas di wilayah 3T, relevan dengan Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar. Demikian pula realitas degradasi kebangsaan akibat segregasi nilai budaya relevan dengan Kementerian Kebudayaan.
Demikian pula soal pangan, sejatinya sudah diurus oleh sejumlah kementerian. Diantaranya Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN dalam hal ini Perum Bulog. Namun swasembada dan stabilitas pangan nasional menjadi problem tentatif yang rentan terjadi, sehingga relevan dengan usulan Kementerian Pangan Nasional.
Pertanyaannya urgenkah penambahan Kementerian dimaksud dalam percepatan pembangunan Indonesia Sentris lewat Visi Indonesia Maju Prabowo-Gibran? Urgenkah penambahan tersebut dikaitkan dengan relevansi kebutuhan masyarakat atas realitas yang dihadapi saat ini?
Urgen atau tidak penambahan Kementerian, sejatinya terpulang kepada Prabowo-Gibran selaku Eksekutif dan DPR selaku Legislatif dalam merevisi UU no 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Serta  terpulang kepada stakeholder dalam menilai, apakah penambahan Kementerian menjadi solusi atas realitas kekinian.
Tentu polemik, diskursus maupun pro kontra atas wacana tersebut tidak akan menyelesaikan realitas problematika yang ada di masyarakat dan daerah. Juga kegaduhan tidak menjadi solusi atas kebutuhan rakyat yang menghendaki peningkatan kesejahteraan hidup.
Di saat para elit dan kaum cerdas berpolemik di ruang publik, masyarakat di wilayah 3T tidak mau tahu soal bertambah atau tidaknya Kementerian. Bagi masyarakat, polemik penambahan jumlah Kementerian bukanlah hal yang esensial.Â
Yang mereka perlukan saat ini adalah, infrastruktur yang bagus agar bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Akses transportasi yang memadai agar distribusi logistik ke wilayah mereka bisa berlangsung secara kontinyu. Juga energi listrik yang memadai bisa mereka nikmati, sebagaimana masyarakat yang ada di perkotaan.
Yang mereka inginkan adalah, selaku warga Indonesia diurus dengan baik oleh negara lewat Kementerian terkait. Karena Kementerian sejatinya adalah, perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Tentu Prabowo-Gibran tidak harus terjebak dalam polemik yang menghabiskan energi. Sembari membangun komunikasi politik di tingkat elit demi melanjutkan visi Indonesia Maju, harus lebih mendengar suara rakyat di penjuru tanah air. Terkait apa yang perlu dibenahi dan dipenuhi agar Indonesia lebih maju lima tahun ke depan.
