Konflik PT GNI, Pintu Masuk Pembenahan Hilirisasi di Daerah

Potensi Resiko Kebijakan Hilirisasi 

Konflik bentrokan di PT GNI tentu menjadi dilema bagi Pemerintah yang saat ini tengah getol-getolnya menjadikan investasi dan hilirisasi sebagai sektor yang memberi nilai tambah bagi pendapatan negara dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menegaskan bahwa, hilirisasi industri telah berdampak pada nilai ekspor nikel yang melompat berkali lipat pada tahun 2021. Tidak tanggung -tanggung nilai ekspor mencapai 20,8 miliar dolar US atau Rp 300 triliun.

Tenaga kerja di PT GNI Morowali Utara. Doc FB Gunbusterofficial

Provinsi Sulawesi Tengah sendiri merupakan salah satu daerah yang menjadi proyek strategis nasional dalam hilirisasi industri sumber daya mineral dan batubara. Di mana Sulteng termasuk peringkat tertinggi untuk investasi nasional dengan nilai investasi mencapai Rp 71 triliun pada triwulan II tahun 2022.

Menurut Jokowi, hilirisasi sebagai revitalisasi industri merupakan satu dari lima strategi besar dalam merespon tantangan ekonomi global lewat instrumen APBD 2023. Ini bukti bahwa investasi dan hilirisasi merupakan agenda strategis yang menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi pendapatan negara, tentu saja kebijakan hilirisasi lebih signifikan jika ekspor dilakukan dalam bentuk bahan jadi. Karena itu harus disertai pembangunan pabrik pemurnian nikel atau smelter untuk mengkonversi nikel dari bahan mentah ke bahan jadi (Ferro nikel) yang bernilai ekspor.

Pembangunan smelter tentu tidak bisa meniscayakan masuknya tenaga kerja asing khususnya dari China yang sudah familiar dalam industri nikel. Walaupun tenaga kerja lokal diikutsertakan dalam Perusahaan, namun keberadaan TKA tidak bisa dielakkan.

Perjumpaan ribuan karyawan, baik TKA dan tenaga kerja lokal dalam satu Perusahaan inilah yang berpotensi celah masalah (resiko). Apalagi jika elemen-elemen yang harusnya disiapkan untuk meminimalisir timbulnya masalah tidak diantisipasi secara baik.

Ditambah lagi kesenjangan antar karyawan dalam internal Perusahaan sudah begitu nyata dirasakan, maka kerentanan yang menjurus ke konflik tinggal menunggu waktu untuk pecah.

Berbagai persoalan yang terjadi di PT GNI adalah realitas bahwa kebijakan hilirisasi akan menjadi konflik, jika Stakeholder terkait tidak siap dalam mengantisipasi resiko. Bukan saja pihak Perusahaan yang melibatkan banyak tenaga kerja lokal maupun asing, namun juga Pemerintah selaku pemberi izin usaha yang mengemban fungsi pembinaan dan pengawasan.