Infrastruktur permukiman tersebut dibangun dengan berorientasi pada infrastruktur yang berketahanan dalam menghadapi bencana dengan mengedepankan aspek lingkungan. Adapun skema pendanaan Bank Dunia melalui Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP)
Untuk itu, Kementerian PUPR lewat BPPW Sulawesi II mengajak seluruh pihak saling bahu membahu untuk mengawal pembangunan infrastruktur permukiman di Kawasan Talise. Khususnya peran Pemda dan lintas Stakeholder perlu berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan tersebut.
Ajakan Kementerian PUPR agar seluruh pihak berkolaborasi dan saling bahu membahu sangat tepat. Karena sebaik apapun perencanaan dan target pelaksanaan rehab rekon yang sudah disiapkan, progresnya akan berjalan lambat, jika kolaborasi dan sinergi dari para pemangku kebijakan dan kepentingan tidak maksimal.
Terbukti empat tahun berjalan berbagai kendala yang berlarut larut menyisakan agenda Rehab Rekon yang belum tuntas. Serta menghadirkan realitas masih adanya penyintas yang berada di Huntara. Inilah potret empat tahun pasca gempa Pasigala yang perlu direfleksikan, sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan berbenah menuntaskan agenda Rehab Rekon yang terbengkalai.
Semoga keberadaan Inpres Percepatan yang dikeluarkan oleh Presiden menjadi motivasi bagi pemangku kebijakan untuk serius menuntaskan Rehab Rekon guna memberikan dampak utilisasi. Yakni memastikan pembangunan Rehab Rekon bermanfaat bagi masyarakat.
