Pers harus kembali kepada peran dan fungsinya, yakni menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang, dan adil. Selain itu, media juga perlu skeptis dan menguji kebenaran semua informasi yang didapat.
Sejatinya, pers memang jauh hari sudah harus dapat mengantisipasi kenyataan pahit yang menyebabkan dirinya terbelah. Sebab, pada Pilpres 2014 silam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengingatkan para pengelola media massa.
"Hakikatnya saya ingatkan pada insan pers dan media massa, media massa adalah milik publik dan untuk kepentingan publik bukan hanya pemilik modal," kata Presiden SBY di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Selasa (3/6/2014).
Pers diminta melakukan pemberitaan yang akurat dan konstruktif. SBY mengatakan, dia tidak akan berhenti bersuara agar pers bersuara dengan seimbang meskipun dia tak lagi menjadi presiden nantinya.
Lalu, ketika dua kubu kini tengah berseteru, apa yang bisa dilakukan pers?Â
Pers harus fokus pada masalah dan penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Yudisial, dan tentu saja Mahkamah Konstitusi (MK).
"Para wartawan harus selalu mengecek peraturan perundangan terkait pemilu yang berlaku. Jangan segan bertanya pada ahli yang berkompeten dan kredibel, bukan pengamat yang partisanship-nya tinggi," kata Yosep.
Para wartawan juga perlu berhati-hati dalam menggunakan informasi di media sosial. Perlakukan apa yang ada di media sosial hanya sebagai sebuah informasi.
Dalam situasi ini, wartawan perlu menghindari ekspose pernyataan yang tak diperlukan dari pihak yang bersengketa.
Informasi itu bisa jadi bahan awal untuk menulis berita, tapi tetap perlu melakukan verifikasi atas kebenaran faktualnya dan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Hal ini untuk mencegah munculnya hoaks. Ingat, junjung tinggi Kode Etik Jurnalisme yang menjadi pegangan kita dalam bekerja. Berita harus berbasis pada fakta.
