Untuk memenangkan pertarungan pemilihan kepala negara, ternyata, menjadikan jalan tol sebagai instrumen politik dapat menggapai sukses. Tapi, bisa pula menuai celaan.
Salah satu contohnya Mahathir Mohamad, tokoh politik gaek di Malaysia itu sukses merebut kursi perdana menteri yang pernah dikuasainya. Sukses itu salah satu sebabnya ia mampu meyakinkan warga negeri jiran itu dengan iming-iming program tol gratis.
Sambil menikmati kopi Tongkat Ali yang terkenal di negeri jiran itu, pembicara kebanyakan berasal dari warga Indonesia dan telah menjadi warga negara setempat. Mereka tertarik pada pembicaraan di politik Tanah Air seputar pembangunan infrastruktur dan Pilpres yang diikuti dua pasangan calon.
Mahathir bin Mohamad adalah politikus Malaysia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-4 dan ke-7 setelah pemilihan umum 2018. Ia merupakan anggota Parlemen Malaysia mewakili Langkawi di Kedah.
Setelah memenangkan perlombaan pemilihan perdana menteri, ia ingar janji tak memenuhi program jalan tol gratis. Tidak berbayar.
Begini. Belakangan terungkap bahwa untuk menggratiskan jalan tol adalah suatu pekerjaan yang tidak mungkin. Lagi pula, program tol gratis yang masuk pada manifesto politik Koalisi Pakatan Harapan sejak semula dia ditolak.
Salah satu pengusung koalisi ini adalah Partai Pribumi Bersatu Malaysia, yang dibentuk dan dipimpin Mahathir. Koalisi ini terbentuk untuk menghadapi pemilu Malaysia pada Mei 2018. Mahathir sebagai kandidat PM mengalahkan petahana PM Najib Razak.
"Kami membuat manifesto itu dengan berpikir tidak akan menjadi pemerintah. Sekarang, kami pemerintah dan manifesto ini menjadi beban besar," kata dia seperti dilansir Channel News Asia dan Straits Times pada Kamis, 11 Oktober 2018.
Tegasnya, kini Mahathir tak bisa mewujudkan program tol gratis.
Perlakuan jalan tol di negeri jiran ini dan tol di Tanah Air memang sedikit beda. Jika di Malaysia dibenarkan pengendara roda dua bebas masuk jalan tol, sedangkan di Jakarta dan beberapa kota lainnya dilarang.
Kecuali dalam keadaan tertentu, seperti jalan umum terkena banjir, pemotor dibenarkan masuk tol. Selama ini jalan tol hanya diberlakukan bagi kendaraan roda empat atau lebih.
Menariknya, kala Pilpres 2019 tengah berlangsung, muncul pernyataan dari Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi yang meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019.
Wah, apa maksudnya pernyataan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Semarang. Sebelum kehadiran Jokowi, ia naik ke atas panggung dan menyapa para pengusaha yang hadir.
"Di sini ada yang pernah lewat tol?" tanya dia.
Jelas saja pernyataan itu kemudian dinilai sebagai sikap berlebihan. Wali kota Semarang disebut ingin menunjukan diri sebagai pendukung setia Jokowi.
Tidak ada pernyataannya dalam sambutan resmi terkait larangan pemakaian jalan tol bagi pendukung oposisi atau Paslon 02.
"Saya katakan 'tolong sampaikan kepada saudara-saudara anda jika tidak dukung Jokowi jangan pakai jalan tol', Itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada pendukung saya bahwa pilihan mereka itu tidak keliru," ujarnya mengklarifikasi.
Lepas dari itu, sejatinya, siapa pun dia, harus tahu bahwa jalan tol (di Tanah Air) adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
Ingat jalan tol dibangun dengan dana investor sebagai penghubung jalan umum.
Tegasnya, penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan distribusi barang dan jasa. Muaranya, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Jadi, sungguh wajar, apa bila kita menggunakan logika tersebut, maka Mahathir saja tak mampu mengambil resiko menggratiskan jalan berbayar itu maski kemudian ia disebut telah ingkar janji.
Bisa jadi, anak muda zaman now menyebut, jika ingin memainkan isu tol sebagai instrumen politik pada Pilpres 2019 sungguh tidak tepat. Rakyat bisa melihat mana pemimpin jujur membangun infrastruktur dan pemimpin yang "cari muka" dan lebay.
Daftar Bacaan: satu dan dua
