Elite politik penting memahami faktor keagamaan lain yang memiliki potensi menimbulkan konflik di antara umat beragama. Antara lain, penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri, perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda, pengangkatan anak, pendidikan agama, perayaan hari besar keagamaan, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, kegiatan kelompok sempalan, transparansi informasi keagamaan dan pendirian rumah ibadah.
Penulis tak ingin mengupas satu per satu perihal di atas. Terpenting, hal itu semua menjadi rambu-rambu bagi elite politik agar memahaminya tidak sepotong-sepotong. Harus komprehensif, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri.
Konflik beraromakan SARA, berdasarkan pengalaman penulis meliput di berbagai daerah, tidak berdiri sendiri. Faktor non-keagamaan pun ikut memberi kontribusi buruk sebagai penyebab ketidak-akuran umat beragama, seperti kesenjangan ekonomi, kepentingan politik, dan perbedaan nilai sosial. Â
Kita bersyukur para pemimpin bangsa memiliki cara pandang positif tentang kemajemukan yang selaras dengan ajaran agama, yaitu kemajemukan adalah sunatullah. Kemajemukan sejatinya adalah kehendak Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga diterima bangsa Indonesia.
Namun harus diakui bahwa mengelola kemajemukan bukan tugas yang mudah dilaksanakan seperti membalik telapak sebelah tangan. Umat beragama dituntut mempertahankan identitas dan memperjuangkan aspirasinya, di sisi lain juga dituntut memberi andil dalam memelihara kerukunan dan keutuhan bangsa.
Karena itu, elite politik penting mendorong kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama. Hal itu dimaksudkan untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Jauhi memainkan isu SARA yang tidak bermanfaat itu.
Dengan cara itu konflik (antar etnis, karena perbedaan agama) di tanah air seperti yang sudah-sudah bisa dihindari.
Sumber bacaan satu dan dua
