Mohon tunggu...
Edy Supriatna Syafei
Edy Supriatna Syafei Mohon Tunggu... Jurnalis - Penulis

Tukang Tulis

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Pengelolaan Dana Baitul Asyi Aceh Terusik?

12 Maret 2018   17:24 Diperbarui: 12 Maret 2018   18:25 1323
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Dua hotel di Mekkah yang merupakan kerja sama investor Arab Saudi dan Baitul Asyi. Foto: www.jeumpanews.com

Karena itu Kementerian Agama (Kemenag) sebagai instansi vertikal hingga jajarannya paling bawah harus memiliki kedekatan emosional dengan ulama, warga dan tokoh pemerintahan. Harapannya, penyelenggaraan ibadah haji harus ke depan semakin baik.

**

Belakangan ini mengemuka di media lokal Aceh, bahwa tanah wakaf Baitul Asyi diincar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan yang baru dibentuk pada 26 Juli 2017 itu diketuai oleh Yuslam Fauzi. Tercatat tujuh anggota dewan pengawas, termasuk ketua merangkap anggota. Selebihnya tujuh orang sebagai anggota badan pelaksana.

Di tangan 14 orang anggota BPKH itulah dana haji kini dikelola. Dan, setelah ramai dibicarakan dana abadi umat akan diinvestasikan ke bidang infrastruktur, kini melalui Anggito Abimanyu yang juga anggota Badan Pelaksana, tersiar kabar bahwa BPKH akan membangun hotel di atas tanah wakaf milik Pemerintah Aceh yang ada di Mekah itu.

Hal itu ia ungkapkan setelah menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Saat menghadap JK, Anggito ditemani Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Alwi Shihab. 

Dalam waktu dekat BPKH akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Islamic Development Bank (IDB) dan beberapa investor. Pertemuan ini dalam rangka membahas peluang kerja sama investasi dan penempatan dana. Salah satu rencana investasi tersebut yakni membangun hotel di atas tanah wakaf milik  Pemerintah Aceh yang ada di Mekah.

Berita JK disambangi Anggito -- yang mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) bersama Alwi Shihab -- cepat tersebar luas di Tanah Rencong. Bahkan rekan-rekan penulis menyebut sebagai "petir di siang bolong".

Reaksi pun muncul, beragam. Ada yang menanggapi pemerintah ingin mengambil alih pengelolaan dana Baitul Asyi hingga upaya "akal-akalan" untuk menguasai dana tersebut. Masih banyak dugaan lainnya.

Alasan Anggito untuk bekerja sama antara BPKH dan IDB adalah untuk menempatkan dana tabungan haji dalam instrumen syariah. Penempatan dana ini bisa menghasilkan return atau imbal hasil secara optimal yang nantinya akan dikembalikan kepada biaya operasional jamaah haji. 

Dana haji yang sudah terkumpul saat ini yakni sekitar Rp 102,5 triliun.  Apabila dalam sepuluh tahun berinvestasi di Tanah Suci itu, maka bisa dipetik manaat bagi Jemaah.

Seorang warga Aceh yang tak mau disebut jatidirinya menyebut bahwa sayogianya Pemerintah Pusat paham betul tentang Baitul Arsyi Aceh itu. Apa lagi di lahan tersebut telah telah berdiri hotel mewah Hotel Elaf Mashaer dan Hotel Ramada hasil kerjasama investor Saudi dengan nazir wakaf Baitul Asyi. Hasilnya pun telah dinikmati oleh jamaah haji Aceh, sesuai dengan pesan ikrar wakaf asal dan tiap tahun jamaah haji Aceh memperoleh 1200 hingga 1400 rial.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun