Sosialisme Indonesia 2/3 - Bujukan Nakal

sosialisme Indonesia bagian 1

Jumadi selepas bekerja sempat diminta bantuan mantan owner perusahaan tekstil tempat dulu untuk menyelesaikan administrasi keuangan. Interaksi ini membuka pemahaman atas liku-liku menjalankan industri/pabrik yang banyak digarap pengusaha.

1. 
   
2. 
   

   Subsidi BBM
   

   Sebelum subsidi BBM dicabut, tempat Jumadi bekerja memperoleh jatah solar industri yang harus dibayarkan sebesar Rp 22juta untuk setiap kali pengiriman. Setelah dicabut, perusahaan harus mengeluarkan Rp 55juta.

   Selama subsidi BBM diberikan, Jumadi menghitung perusahaan memperoleh keuntungan selisih harga BBM hingga Rp33juta. Jika dikonversikan terhadap gaji karyawan Rp1jt per bulan, sudah dapat menggaji seorang karyawan untuk tiga puluh tiga bulan atau tiga puluh tiga karyawan untuk satu bulan. Kenyataannya, selisih harga BBM tidak dialokasikan untuk payroll karyawan melainkan dibukukan sebagai keuntungan sehingga masuk saku pengusaha. Barkah menambahkan, ada juga praktek pengusaha nakal yang menjual kembali BBM subsidi dengan harga normal bahkan ada yang menyelundupkan BBM ini keluar negeri. Indonesia dengan bentang pantai terpanjang kedua di dunia, menjadikan pintu keluar yang rentan bagi penyelundupan BBM subsidi untuk dijual lebih mahal di luar negeri.

   Jumadi dan Barkah sepakat pencabutan subsidi BBM adalah upaya pemerintah agar keuntungan selisih harga tidak dimanfaatkan sebagai beberapa pelaku usaha melainkan untuk dialihkan terhadap sebagian besar rakyat.

   Barkah menambahkan contoh keseharian bagaimana subsidi BBM banyak dinikmati sebagian masyarakat mampu dengan mobil mewah. Sementara kebanyakan masyarakat kecil hanya memanfaatkan kendaraan roda dua dengan kapasitas tangki kurang dari setengah mobil mewah. Secara akumulasi, pengguna kendaraan mewah lebih banyak menghabiskan BBM bersubsidi dibandingkan rakyat jelata. Dilihat dari tujuan pun jelas berbeda, rakyat jelata banyak menggunakan kendaraan mereka untuk kegiatan produksi baik barang maupun jasa seperti ojek sedangkan masyarakat mampu menggunakan kendaraan mewah untuk kebutuhan tersier mereka.

   Menanggapi contoh Barkah ini, Jumadi dengan menganggukkan kepala merasa heran mengapa demo atas kenaikan BBM tetap marak termasuk dilakukan mahasiswa di Sulawesi Selatan. Barkah menjelaskan ada kemungkinan mahasiswa tidak tahu persoalan atau bahkan ditunggangi kepentingan masyarakat mampu agar subsidi dipertahankan.

3. 
   

   Perijinan Usaha
   

   Dalam satu kesempatan, dituturkan oleh Jumadi kalau pemilik perusahaan tempatnya bekerja menyampaikan cerita seputar mengurus perijinan mendirikan pabrik. Perijinan ini mengharuskanpemilik pabrik menghadap salah satu kepala daerah. Dari pertemuan dengan tersebut, dipastikan ijin keluar bila pemilik pabrik dapat menyediakan anggaran hingga seratus juta dengan alasan kursi yang diduduki kepala daerah tersebut tidak diperoleh gratis. Setelah dibicarakan ulang, akhirnya hanya sepersepuh bagian saja dibayarkan untuk mengeluarkan ijin mendirikan pabrik.

   Jumadi menyayangkan cerita itu masih terjadi dengan menganalogikan jika pabrik itu berdiri akan memberikan peluang pekerjaan bagi ratusan penduduk dan memberikan manfaat tambahan lebih dari uang pelicin yang diterima pejabat dan dibagikan sekaligus kepada penduduk. Barkah menanggapi cerita Jumadi dengan membandingkan contoh di salah satu propinsi diselatan Cina yang telah mengembangkan kawasan industri dengan satu pintu perijinan.Pengusaha yang hendak mendirikan pabrik cukup menyetorkan uang jaminan kepada komite perijinan dalam jumlah tertentu dan tiga bulan kemudian pabrik sudah dapat beroperasi, tanpa harus banyak cing-cong dan tetek bengek.

4. 
   

   Kapasitas Pekerja
   

   Jumadi mencoba mengungkapkan hasil pengamatan selama tidak lagi bekerja dengan memperhatikan keadaan di tempat tinggalnya di kawasan Bandung selatan. Saat pesanan industri tekstil melimpah, kapasitas produksi digenjot untuk memenuhi permintaan. Keadaan ini selain memerlukan mesin tenun menggantikan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) jugamembutuhkan tenaga kerja sebagai operator mesin.

   Di tengah booming industri tekstil, penerimaan pekerja pun bersifat instan dengan syarat minimal lulusan SMP, belum menikah dan berkelakuan baik pintu gerbang pabrik sudah dibuka lebar. Pelatihan berupa pengenal mesin selama seminggu sambil menunggu seragam, seorang calon pekerja akan dianggap siap bekerja hingga perjanjian kontrak kerja ditandatangi. Pengetahuan, ketrampilan dan sikap lain yang diperlukan akan dipelajari selama bekerja dari rekan kerja yang lebih dulu diterima bekerja maupun ‘mandor’ mereka.