Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan suatu sarana pelaksanaan demokrasi yang dilakukan untuk membentuk suatu sistem kepemimpinan atau kekuasaaan yang baru. Melalui pemilu, masyarakat dapat menyalurkan dan memilih pasangan calon pemimpin sesuai dengan keinginannya. Pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar Bab VIIB Pasal 22 E ayat (1-5) mengenai Pemilihan Umum. Sementara Pancasila merupakan suatu dasar negara yang digunakan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diaplikasikan ke dalam segala hal, termasuk pada Pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang sesuai dengan harapan, nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan dengan baik dan benar. Adapun implementasi Pancasila dalam pelaksanaan Pemilu di antaranya:
1. Sila Pertama
Pengimplementasian Pancasila yang pertama dapat digunakan sebagai pedoman kepada para calon untuk selalu mengedepankan toleransi antar umat beragama dalam menyampaikan isi kampanyenya. Isi narasi yang disampaikan tidak menggiring mengenai masalah agama untuk memperoleh dukungan suara dari pemilihnya. Selain itu, para calon tidak memaksakan kehendak pemilih untuk memilih sesuai dengan agama yang dianutnya. Selanjutnya, pemilu juga memiliki sifat kebebasan yang mana setiap individu dapat memilih para calon yang sesuai dengan keyakinan hati dan keyakinan agama masing-masing tanpa adanya paksaan dari orang lain.
2. Sila Kedua
Sila yang berbunyi “Kemanusian Yang Adil dan Beradab” ini dapat diwujudkan melalui hubungan yang baik antara pasangan calon satu dengan lainya, tidak saling menjatuhkan, mengutamakan harkat dan martabat, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai suatu masalah yang besar.
3. Sila Ketiga
Pelaksanaan pemilu bertujuan untuk menumbuhkan dan menjaga rasa persatuan Masyarakat Indonesia. Dengan adanya pemilu, persatuan dan kesatuan dapat muncul dengan menciptakan adanya suasana pemilu yang damai, aman, dan tidak terjadi konflik apapun
4. Sila Keempat
Sila keempat ini merupakan sila yang menjadi utama dalam pelaksanaan pemilu. Partisipasi yang dilakukan baik dari pemilih maupun calon telah mencerminkan pengamalan sila “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”. Dalam hal ini rakyat memiliki hak dan wewenang dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin negara. Selain itu, sila ini juga mengandung arti musyawarah mufakat, yang berarti apapun hasil perolehan suara nantinya, kita tidak dapat memaksakan kehendak dan hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama.
5. Sila Kelima
Sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan wewenang untuk memilih calon pemimpin tanpa terkecuali, baik dari segi jenis kelamin, usia, maupun keterbatasan lainnya.
