Gubernur banten Wahidin Halim mengungkapkan “Pemerintah Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan sekolah Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)”.
Penyaluran dana ini bertujuan membantu para siswa untuk tetap melanjutkan sekolah yang bertempat tinggal didaerah sekaligus membantu biaya kouta untuk para siswa yang terdampak virus covid-19. Program pendidikan gratis ini diprioritaskan untuk siswa siswi SMA/SMK dan sederajat dari kalangan tidak mampu, baik yang menuntut ilmu disekolah negeri maupun swasta.
Menurut laman kompasiana.com, ''Program pendidikan gratis ini perlu didukung guna membantu masyarakat terutama yang kurang mampu," kata Engkos Kosasih Samanhu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
Menurut data pemerintahan provinsi banten yang ditulis oleh sindonews.com, pada tahun 2018 Pemerintah provinsi Banten menerapkan BOSDA sebesar Rp400 miliar. Pada tahun 2019, di bidang pendidikan Pemerintah provinsi Banten alokasikan anggaran Rp 1.13 triliun. Total BOSDA dan BOS di Provinsi Banten berada di posisi nomor 2 tertinggi secara nasional.
Untuk siswa SMA, total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5,4 juta.
Pada salah satu laman berita serang topmedia menjabarkan,Sejak tahun 2017, saat bosda pertama kali dimulai dengan anggaran biaya sebesar Rp 500.000/- Persiswa belum maksimal karena terjadi SILPA. Pada tahun 2018 pun Bosda dianggarkan Rp 1.000.000/- Persiswa kembali menjadi SILPA yang besar. Dan pada tahun 2019 bosda banyak menimbulkan catatan, diantaranya SPK yang DOUBLE bahkan kadang TRIPLE.
Namun begitu banyak anggaran dana yang muncul ternyata belum terealisasi. Siswa yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah mereka , terutama dari golongan kurang mampu. Karena biaya sekolah yang katanya gratis namun belum mempunyai bukti,.
Kendala penanganan tidak terealisasinya biaya pendidikan gratis belum mememukan titik temu. Dan dukungan APBD banten dalam bentuk bosda hanya terealisasi selama setahun.
Telah dijelaskan pada Pergub 31 tahun 2018 bab 1 pasal 2 ayat d yang berbunyi ‘pendidikan gratis harus memberikan kepastian bahwa tidak ada peserta didik yang tidak mampu yang putus sekolah’. Namun bagaimana peserta didik bisa melanjutkan pendidikan jika dana gratis yang dijanjikan pemerintah belum terealisasi dengan sempurna. Semuanya masih sebatas janji tanpa bukti.
Dilansir dari serang topmedia, Salah satu penyebab kegagalan dalam bosda karena penetapan KPA dan PPTK BOSDA yang menimbulkan berbagai pertanyaan. Diantaranya “ bagaimana seorang KCD yang tidak membuat anggaran menjadi KPA?”Ungkap Ikhsan Ahmad
Tahun 2020 bosda masih tetap dilakukan. Bosda 2020 adalah bosda yang liar, karena tidak sesuai dengan Pergub 31 tahun 2018 Pemerintah provinsi banten
