Pada titik lain, gerakan rakyat juga menunjukkan bahwa rakyat tak mati rasa dengan situasi politik di tanah air. Reaksi rakyat dengan melakukan protes dalam rupa demonstrasi menunjukkan bahwa nalar rakyat belum tersumbat sama sekali oleh pencitraan para pemimpin lewat media sosial. Rakyat tak sekadar memilih, tetapi rakyat juga melihat dan mengevaluasi kinerja para pemimpinnya.
Ketika rakyat diam pada kebijakan pemerintah yang bernuansa berat sebelah, pada saat itu nilai demokrasi terlihat mati rasa. Namun, saat rakyat bereaksi lewat gerakan tertentu, pada saat itu pula warna demokrasi terlihat hidup. Demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tak sekadar slogan atau pun konsep semata. Akan tetapi, itu merupakan citra yang benar-benar terejawantah dalam laku politik rakyat.
Oleh karena itu, gerakan rakyat yang memprotes pada kebijakan pemerintah pada satu bulan terakhir, baik itu di kabupaten Pati maupun untuk anggota DPR menunjukkan sisi positif dari wajah demokrasi di Indonesia. Gerakan rakyat itu harus diterima sebagai bagian dari kenyataan sebagai negara demokrasi.
Efek lanjutnya bahwa pemangku kepercayaan rakyat tak boleh alergi pada kritik rakyat. Para pemimpin yang dipilih oleh rakyat tak boleh cuci tangan atau pun sekaligus marah dengan reaksi rakyat. Sebaliknya, para pemimpin tersebut perlu mengevaluasi diri, kinerja dan sekaligus kebijakan-kebijakan yang telah menimbulkan api reaksi rakyat.
Alih-alih mau melawan kekuatan rakyat di tengah konteks negara demokrasi, hal itu malah akan menjadi batu sandungan bagi pelawan. Lebih baik, para wakil rakyat segera mencari cara agar api gerakan rakyat tak meletus pada langkah yang lebih besar lagi. Boleh dikatakan, jangan anggap enteng gerekan rakyat. Apalagi kalau para wakil rakyat di DPR meniru langkah bupati Pati yang coba menantang gerakan rakyat yang menolak kebijakannya.
Semakin ditantang, semakin rakyat akan bergerak maju. Toh, rakyat menyadari bahwa para wakil rakyat duduk dan berada di senayan berkat suara rakyat dan sejatinya demi kepentingan rakyat. Sangat taklah etis ketika para wakil rakyat hanya merenggut suara rakyat, tetapi kemudian mengkhianati suara rakyat.
Gerakan rakyat yang terjadi pada satu bulan terakhir memberikan efek positif pada pemahaman kita tentang negara demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia menunjukkan bahwa rakyat bukan sekadar penonton atau pun aktor yang hanya bermain sewaktu pesta demokrasi atau pemilu terjadi.
Namun, rakyat tetaplah pemegang kedaulatan terbesar dalam negara demokrasi. Menyumbat suara rakyat bisa berdampak gerakan yang akan sulit dibentung. Untuk itu, agar gerakan rakyat tak meletus makin membesar, para pemimpin, terlebih khusus para wakil rakyat segera mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat.
Kalau boleh, kebijakan yang telah membangkitkan amarah rakyat dibatalkan. Suara tagar lewat media sosial atau spanduk demonstran: "DPR dibubarkan" tak boleh dianggap enteng. Lebih baik kepentingan banyak orang dikedepankan, daripada kepentingan segelintir pihak mendapat tempat utama, yang nota bene dipilih oleh rakyat.
Gerakan rakyat yang terjadi di Kabupaten Pati dan di depan gedung parlemen memberikan pelajaran berharga tentang hidup berpolitik di tengah negara demokrasi. Hal itu mesti terjadi tatkala para pemimpin yang terpilih berkat suara rakyat tak berlaku sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Juga, itu memberikan pelajaran pada rakyat bahwa di tengah negara demokrasi, suara rakyat tak akan (boleh) pernah mati.
Â
