Alasannya Menkominfo Tak Boleh dari Kader Partai Politik

Status tersangka yang dilimpahkan ke Johnny G. Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) membuat kursi Menkominfo lowong. Kelowongan itu membuka peluang resuffle di kabinet. 

Selain menjabat sebagai Menkominfo, Plate juga menjabat sebagai sekertaris jenderal partai Nasdem. Sontak saja, beberapa jam setelah penetapan status tersangka Plate sebagai tersangka, eliti partai Nadem di bawah kepemimpinan ketua umum, Surya Paloh menyikapi hal itu dan memberikan konfrensi pers.

Bahkan, Paloh menyatakan bahwa "Menkominfo Johnny G. Plate terlalu mahal untuk diborgol." Pernyataan itu bisa saja menyiratkan kekecewaan dan sakit hati atas apa yang terjadi dengan kader penting partai mereka.  

Tentu saja, kasus tersangka yang menimpa Plate menjadi pukulan besar untuk Nasdem. Apalagi, tahun politik pemilu 2024 makin mendekat. Ditambah lagi, jalan Nasdem yang secara terbuka menyokong Anies Baswedan ke kursi presiden 2024.

Jejak korupsi yang menimpa kader partai bisa menjadi bahan rujukan lawan politik. Menjadi rumit, apabila aliran dana terarah pada mesin partai. Harapannya hal itu tak terjadi. 

Dalam konfrensi pers di Nasdem Tower, Jakarta (17/5/23), Paloh menyatakan informasi yang diperolehnya. Meski tak membeberkan sosok pemberi informasi, Paloh mendengar bahwa Plate meminta RP 500 juta perbulan. Seperti dikabarkan total kerugian negara mencapai RP 8 triliun (Kompas.com 17/5/23).

Karenanya, gegara kasus korupsi tersebut, reputasi partai ikut terombang-ambing. Terlebih lagi, posisi strategi yang diduduki oleh Plate di Nasdem. 

Lebih jauh, kasus yang menimpa Plate ikut menjadi preseden buruk untuk partai politik yang terlibat dalam pemerintahan. Bukan rahasia lagi jika sistem bagi-bagi jabatan di antara kalangan partai menjadi wajah umum di dunia politik di tanah air. Biasanya, bagi-bagi jabatan itu terjadi antara partai pendukung. 

Nasdem menjadi pendukung PDI-P yang mengusung Jokowi pada pilpres 2019. Sebagai bagian politik "balas budi" atas dukungan itu, Nasdem mendapat kursi di kabinet. Selain Plate, Nasdem juga mempunyai Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian dan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Pembagian jabatan ini makin lumrah untuk konteks politik di tanah air. Persoalannya, ketika sosok yang ditempatkan tak sesuai dengan kompetensi dan kapasitas dari politikus yang ditetapkan. 

Oleh sebab itu, kebijakan pembagian jatah jabatan di pemerintahan bagi partai politik mendapat kritikan. Alih-alih partai politik membantu pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai instutusi politik, malah kadernya terjebak pada kasus korupsi.