Suara Jokowi Jadi Jaminan untuk FIFA dan Kekuatan untuk Piala Dunia U-20

Akibatnya bisa saja berujung pada ketidaknyaman pada peserta yang datang. Ditambah lagi, jika protes itu berujung pada aksi anarkis. 

Tentu saja, penolakan publik atas kehadiran timnas Israel tak bisa menggerakan FIFA untuk mencoret keikutsertaannya. Toh, FIFA bukanlah organasi politik dan FIFA tetap menggarisbawahi asas persatuan untuk setiap peserta. 

Maka dari itu, nasib perhelatan Piala Dunia U-20 sangat bergantung pada sikap dari dalam negeri. Presiden Joko Widodo sudah berbicara. Langkah yang sangat tepat dari seorang kepala negara.

Menurutnya, setiap pihak tak boleh mencampuradukan olahraga dan politik. Bahkan, Presiden Jokowi ikut menekankan pendapat dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia. Dalam mana, FIFA mempunyai aturan main yang mesti ditaati oleh anggotanya. 

Lebih jauh, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa keterlibatan timnas Israel U-20 tak mempengaruhi sikap politik luar negeri Indonesia atas Palestina. 

Suara Jokowi sangalah signifikan di tengah polemik yang terjadi. Bagaimana pun, presiden perlu terlibat bukan untuk mencampuri urusan sepak bola, tetapi untuk menjelaskan situasi yang terjadi di tengah publik. 

Terlebih lagi, sikap penolakan lebih berdasar pada urusan politik, daripada faktor olahraga. Dengan ini, Jokowi berupaya menenteramkan pandangan politik mereka yang menolak. 

Efeknya bisa besar. Pertama, untuk konteks luar negeri, terlebih FIFA, ada jaminan dari pemerintah soal perhelatan Piala Dunia U-20. Pasalnya, presiden sudah memberikan penjelasan untuk memisahkan urusan politik dan olahraga. 

Dengan ini, pemerintah sangat mendukung perhelatan Piala Dunia U-20 dan tak akan mencampurinya dengan urusan politik luar negeri Indonesia. 

Kedua, suara presiden bisa memperjelas konteks yang terjadi. Israel datang bukan karena faktor politik, tetapi karena faktor olahraga. 

Israel datang bukan karena relasi politik, tetapi karena faktor kompetesi olahraga. Dua hal yang sangat berbeda, dan patut digarisbawahi. Untuk itu, publik pun perlu memisahkan dua hal itu, antara olaharga dan politik.