Ketika Opini Publik Usik Jokowi untuk Soroti Pejabat yang Pamer Kekayaan

Cabangnya pun makin melebar ke institusi di mana Rafael mengabdi. Jadinya, pejabat dalam lingkup pajak disoroti. 

Sorotan publik ternyata berdampak dan sampai ke telinga Jokowi. Artinya, suara publik begitu ampuh, dan presiden terganggu dengan apa yang terjadi.

Hal ini pun mengingatkan kita pada keampuhan suara publik di ruang publik seperti media sosial. Memilih diam bisa berujung pada pengaburan fakta. Bersuara bisa mengetuk pintu orang-orang yang berwenang, yang bisa memecahkan persoalan yang sedang terjadi.  

Opini publik memang tak sepenuhnya dipercayai. Perlu juga mengritisinya dan dianalisi. 

Kendati demikian, opini publik juga bisa menjadi referensi untuk mengevaluasi kinerja kinerja kerja pemerintah. Terbukti, Jokowi ikut menyoroti gaya hidup pejabat lantaran "terusik" karena opini masyarakat yang bertebaran di medsos. 

Reaksi Jokowi tentu saja menjadi peringatan dan pukulan untuk departemen keuangan yang dikepalai oleh Menteri Sri Mulyani secara khususnya, dan bisa menjadi awasan untuk kementerian yang lainnya. 

Sri Mulyani yang terbilang sebagai salah satu menteri andalan dan terpercaya Jokowi di dua periode ini menghadapi tantangan dari dalam institusinya sendiri. 

Di tengah upaya pemerintah untuk menggerakkan semangat masyarakat dalam membayar pajak, tantangan malah datang dari gaya hidup pejabat dari institusi pajak. Hal ini sangat kontraproduktif dengan slogan bagi rakyat untuk bayar pajak dengan gaya hidup pejabat. 

Seruan Jokowi bagi pejabat negara untuk tak pamer kekayaan sangatlah penting. Bagaimana pun, kepercayaan masyarakat bisa tergerus lantaran  apa yang terjadi. 

Terlebih lagi, ketika pamer kekayaan itu tak berjalan lurus dengan pendapatan atau gaji yang diperoleh sebagai pejabat negara. 

Harapannya, seruan Jokowi tak bertepuk sebelah tangan, tetapi hal itu berdampak pada langkah nyata dan dibarengi komitmen setiap pihak.