Semenjak Prabawo Subianto masuk kabinet Jokowi jilid II, beliau dan partainya, Gerindra kelihatan dekat dengan partai penguasa, terlebih khusus PDI Perjuangan. Kedekatan Gerindra dan PDIP bukanlah hal baru.
Mereka sudah pernah menjalin relasi politik yang cukup lama. Akan tetapi, sejak perbedaan pilihan dalam kontestasi politik di Pilpres, Gerindra dan PDIP seolah berpisah. Perpisahan itu ditandai silang pendapat di antara kader partai.Â
Dinamika politik berubah. Gerindra dan PDIP kembali mesrah. Ini ditandai dengan langkah Jokowi merekrut Prabowo sebagai bagian dari kabinetnya di periode ke-2 kepemimpinnya.
Prabowo tidak hanya dipercayakan untuk memegang kendali departemen Pertahanan RI. Pada beberapa bulan terakhir, beliau juga diminta untuk menangani urusan pangan nasional, terlebih khusus urusan singkong.
Pemilihan ini bisa lekat dengan motif politik. Tidak gampang menentukan seseorang dari jabatan menteri pertahanan pada lanskap kerja yang bukan bidangnya. Boleh saja, Jokowi menentukan Prabawo karena beliau percaya pada kapasitasnya sebagai politikus atau juga restu Jokowi bagi Prabowo untuk menjadi pemimpin setelah dirinya.
Prabowo terlihat adem ketika berada di kabinet Jokowi. Suara-suara kritis kepada pemerintahan pun terdengar sepi dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabawo. Termasuk, suara dan sikap Prabowo pada Undang-undang Cipta Kerja. Di DPR, Gerindra searah dengan PDIP dan partai-partai lainnya. Ini bisa saja menandakan bahwa sebagai ketua umum Prabowo sepakat dengan UU Cipta Kerja.
Jadinya, Partai Demokrat dan PKS seolah tidak berdaya di balik kepungan banyak partai yang mendukung UU cipta kerja. Barangkali beda skenario kalau Gerindra masih berada di luar pintu pemerintahan seperti Partai Demokrat dan PKS. Â
Dukungan partai Gerindra pada UU Cipta Kerja bisa tidak lepas dari kedekatan mereka dengan pemerintah. Bagaimana pun, akan sangat sulit bagi Gerindra menolak UU Cipta Kerja, sementara para anggota mereka berada di pemerintahan, termasuk Ketum partai. Â
Bahkan Menteri  Kelautan dan perikanan yang sekaligus Kader Gerindra, Edhy Prabowo menyatakan bahwa Omnibus Law sangat dinantikan oleh para nelayan (Tempo.co 8/10/20). Kesetujuan Edhy Probowo ini berdasar pada dampak dari UU Cipta Kerja pada iklim usaha yang melibatkan para nelayan. Â
Sikap Prabowo Subianto sementara dinantikan. Karena tidak keluar suara, itu tentu memantik pelbagai pertanyaan dari banyak pihak. Melansir berita dari Tribunnews.com (9/10/20), direktur Charta Politika Yunarto Wijaya bertanya-tanya tentang sikap Ketua Umum Parta Gerindra Prabowo pada UU Cipta Kerja.
Walau ada belum suara dari Prabowo, Fadli Zon yang merupakan anggota DPR dari fraksi Gerindra ikut mengritik UU cipta Kerja. Suara Fadli Zon belum tentu mewakili Partai Gerindra umumnya.
