Situasi politik tanah air memanas beberapa hari terakhir. Pengesahan Undang-undang omnibus law cipta kerja menimbulkan demonstrasi pada pelbagai tempat di tanah air. Tidak sedikit dari demonstrasi ini berujung pada pengrusakan fasilitas publik.
Untuk konteks negara demokrasi, demonstrasi sah-sah saja untuk dilakukan. Itu merupakan bagian dari ekspresi berdemokrasi. Seperti kata Gubernur Ibukota DKI Jakarta dalam menyikapi demonstrasi yang terjadi itu.
Menurut Gubernur Anies bahwa demonstrasi merupakan hak dari warga negara untuk menyatakan pendapat mereka. Hal itu pun dilindungi oleh konstitusi (CNN Indonesia. com 9/10/20)
Akan tetapi, sebuah demonstrasi menjadi miris dan disesalkan ketika ujung-ujung dari demonstrasi melahirkan pengrusakan dan kekerasan. Pada titik ini, demonstrasi tersebut hanya melukai makna dari demokrasi yang sebenarnya. Betapa tidak, sangat sulit dibayangkan berapa banyak uang yang harus dipakai agar memperbaiki kembali fasilitas yang dirusaki. Belum lagi, luka fisik yang dialami dari orang-orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi.
Di balik pelbagai aksi demonstrasi penolakan Undang-undang cipta kerja, para politisi, tokoh, dan institusi berseru untuk meninjau kembali Undang-undang cipta kerja. Menimbang demonstrasi yang terjadi, peninjauan kembali pada Undang-undang cipta kerja barangkali perlu kalau itu bisa meredakan situasi sulit yang terjadi.
Daripada gelombang massa terus terjadi berkepanjangan, lebih baik DPR dan pemerintah melihat kembali hal itu. Salah satu tujuannya agar apa yang masih sangsi dan tidak jelas di mata masyarakat, diperjelaskan dengan baik. Â Termasuk, upaya pemerintah untuk melawan hoaks yang bisa mengaburkan poin-poin dari Undang-undang itu.
Selain itu, pelbagai pihak coba melihat dari kaca mata berbeda tentang situasi itu. Adalah menantu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Annisa Pohan dan Aliya Rajasa kompak menyatakan jika masyarakat merindukan sosok SBY (www.kompas.tv.com 9/10/20).
Kerinduan itu mengalir di aplikasi dari keduanya. Menariknya, ungkapan kerinduan itu terjadi di tengah situasi memanas karena pengesahan undang-undang cipta kerja.
Ungkapan kerinduan di tengah situasi saat ini tentunya bisa dipandang dari pelbagai sisi. Ungkapan kerinduan itu pun parsial. Dalam arti, itu tidak bisa mewakili semua perasaan seluruh rakyat Indonesia.
Entah seberapa banyak rakyat merindukan sosok SBY, hal ini memantik hubungannya antara SBY dan Partai Demokrat. Pasalnya, Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang menolak pengesahan undang-undang cipta kerja.
Bahkan, anggota partai ini rela keluar dari luar ruang sidang ketika aspirasi mereka tidak didengarkan. Karena ini, mereka memutuskan meninggalkan ruang sidang walaupun sidang masih berlangsung. Â
Pada satu sisi, Partai Demokrat mempunyai keputusan politik yang patut dipuji. Artinya, mereka mempunyai pendapat yang perlu dipertahankan. Mereka berani untuk mengambil langkah berbeda di tengah arus pendapat umum.
Oleh sebab itu, langkah berbeda yang dilakukan oleh Partai Demokrat bisa menguntungkan mereka. Apalagi kalau pihak pemerintah memutuskan untuk meninjau kembali undang-undang  itu.
Dengan ini, Partai Demokrat yang mengambil langkah penolakan mendapat poin positif di mata masyarakat. Akan tetapi, kalau hal sebaliknya terjadi, dalam mana, DPR dan pemerintah berhasil mengatasi gelombang protes, termasuk lewat menjelaskan dengan baik dan jelas maksud dari Undang-undang cipta kerja itu, wajah Partai Demokrat bisa saja tercoreng.
Terlebih lagi, ketika pemerintah berhasil menerapkan Undang-undang itu dengan tepat sasar dan menjawabi konteks masyarakat. Dalam arti, apa yang diragukan dan ditakutkan oleh masyarakat pada poin-poin yang tertera pada undang-undang itu tidak terjadi. Yang terjadi malah keuntungan bagi masyarakat pada umumnya.
Ungkapan rindu yang disampaikan masyarakat lewat para menantu bisa menunjukkan sisi positif bagi sosok SBY yang sekaligus pendiri partai Demokrat. Langkah Partai Demokrat mendapat apresiasi di mata masyarakat.
Bukan tidak mungkin, hal itu bisa menjadi tanda positif bagi Partai Demokrat di mata masyarakat. Ujung-ujungnya, AHY yang merupakan suami dari Annisa Pohan bisa diandalkan di kontestasi pemilu presiden 2024.
Rindu SBY dan langkah Partai demokrat di hadapan Undang-undang cipta kerja bisa berkorelasi. Sebagian masyarakat melihat sisi positif dari langkah Partai Demokrat di parlemen. Hal positif itu pun tertuang lewat pesan-pesan rindu di akun instagram para menantu.
Salam
