Antisipasi Penyakit PPR, Simak Edaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian

Belum usai persoalan penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang hewan ternak Babi di Indonesia, juga belum berakhirnya kasus Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menular pada hewan ternak sapi, kini penyakit hewan lainnya yakni Penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR) yang menyerang Domba/kambing patut diwaspadai dan berpotensi menyebar di Indonesia. 

Sebagai upaya antisipasi, pemerintah melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian telah menerbitkan surat edaran, Nomor: 24093/PW.020/F/03/2023  tanggal 24 Maret 2023 perihal Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Peste des Petit Ruminants (PPR). 

Surat ini ditujukan untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan di seluruh Indonesia,  Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan; Direktur Kesehatan Hewan; Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner; Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner/Loka Veteriner; serta kepada Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner dan Ketua Asosiasi Terkait. 

Baca juga: Cegah Flu Burung, Simak Langkah Antisipasi Untuk Dinas Kesehatan Hewan, Peternak dan Asosiasi

Dalam edarannya, Penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR) dapat berpotensi menyebabkan wabah yang menyebar cepat dan menimbulkan kerugian bagi peternakan ruminansi kecil seperti kambing dan domba di Indonesia. 

Pada situasi terburuk, PPR memiliki tingkat kesakitan hingga 100% dan tingkat kematian mencapai 90% dari populasi rentan, ini yang patut kita waspadai.  

Selanjutnya, hingga saat ini, Kejadian penyakit PPR secara aktif memang masih dilaporkan di dunia dan Asia, terutama di negara Israel dan Mongolia. 

Di Indonesia, pada Maret 2023, beberapa waktu yang lalu telah dilaporkan dugaan kasus PPR yang terdeteksi secara serologis pada 2 (dua) kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul. 

Baca juga: Hari Tuberkulosis Sedunia dan Antisipasi Penularannya dari Hewan

Mengingat ancaman masuknya penyakit tersebut ke Indonesia cukup besar dan dapat berdampak kerugian ekonomi tinggi, maka diperlukan peningkatan kewaspadaan, tindakan monitoring, dan mitigasi risiko mencegah masuknya penyakit PPR ke wilayah Republik Indonesia.  

Adapun Surat Edaran yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), sejatinya adalah melanjutkan surat terdahulu, yakni surat edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 10004/PK.320/F4/02/2021 tangga 10 Februari 2021 perihal Kewaspadaan Terhadap Peste des Petits Ruminants.

Peranan Kepala OPD yang Membidangi Urusan Kesehatan Hewan Di Daerah

Baca juga: Inilah Daya Tampung Prodi Kedokteran Hewan Se Indonesia Jalur SNBT Tahun 2023

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan diminta untuk melakukan hal sebagai berikut: Mengidentifikasi dan melakukan pengawasan kesehatan hewan pada sentra- sentra peternakan kambing dan domba serta spesies rentan lainnya;  

kemudian, Melakukan pembinaan kepada peternak untuk melakukan pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada kambing atau domba, dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PPR, Melaporkan kasus kesakitan atau kematian seperti pada butir 1.b. melalui iSlKHNAS menggunakan kode sindrom IDK (ingus diare pada kambing) melalui laporan P dengan format: P IDK [spesies] [jumlah hewan] {lokasi} {PPR,diagnosa...} dan Merespon setiap dugaan yang dilaporkan atau informasi pemberitaan media masa/media sosial dan berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner/Loka Veteriner di wilayah kerja masing-masing.  

Peranan Direktur Kesehatan Hewan

Kemudian kepada Direktur Kesehatan Hewan agar bersama pihak terkait melakukan analisa risiko terhadap masuknya agen penyakit PPR dari negara lain melalui kambing, domba, spesies rentan lain serta produknya, melaporkan update dugaan PPR dari iSlKHNAS dan sumber informasi lainnya dan Menyusun pedoman kesiagaan darurat veteriner (KIATVETINDO) untuk PPR serta elakukan bimbingan teknis mengenai PPR untuk petugas kesehatan hewan dan memfasilitasi pelatihan diagnosa PPR untuk petugas laboratorium; kemudian Menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian dan penanggulangan untuk mengantisipasi masuknya PPR ke Indonesia.  

Peranan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Instansi Terkait Lainnya

Sementara itu, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner diminta untuk: Bersama Direktur Kesehatan Hewan dan pihak terkait melakukan analisa risiko, Menyusun pedoman pemotongan dan pengolahan produk hewan rentan PPR.  

Sedangkan Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati agar melakukan langkah seperti:Memperketat pengawasan pemasukan kambing, domba, spesies rentan lainnya serta produknya dari negara-negara tertular berdasarkan hasil kajian analisa risiko dan Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan  serta Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi terkait risiko PPR di pintu-pintu pemasukan hewan/ternak.  

Kemudian, Kepala Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Loka Veteriner melaksanakan peranannya yakni Meningkatkan surveilans tertarget di wilayah sentra populasi kambing, domba dan spesies rentan lainnya, Menyiapkan sarana dan prasarana diagnosa PPR; Meningkatkan kapasitas diagnosis dan deteksi PCR yang mendukung sensitifitas dan spesifisitas pengujian laboratorium; dan Merespon dan mengkonfirmasi setiap laporan dugaan PPR yang dilaporkan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Dinas di wilayah kerja masing-masing untuk pengambilan sampel serta Melaporkan hasil konfirmasi laboratorium melalui iSlKHNAS.  

Di samping itu, Kepala Balai Penelitian Veteriner juga diminta untuk Melakukan penelitian terkait PPR; dan Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner/Loka Veteriner dalam diagnosa dugaan PPR; serta Melaporkan temuan pengujian PPR kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  

Selanjutnya, Peranan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Melakukan pemantauan dan melakukan pelaporan dugaan tanda klinis PPR pada satwa liar kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner/Loka Veteriner dalam diagnosa dugaan PPR.  

Lalu Ketua Asosiasi Terkait seperti PDHI termasuk di dalamnya terdapat UPNT (Unit Peminatan Non Teritorial) agar Menginformasikan kepada anggota asosiasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap PPR dan meningkatkan biosekuriti di peternakan, Berkoordinasi dengan Direktorat Kesehatan Hewan, Kepala OPD Provinsi/Kabupaten/Kota, atau Pejabat Otoritas Veteriner dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai PPR; serta mendorong anggota asosiasi untuk melakukan pelaporan kepada OPD/Dinas jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada kambing, domba, dan spesies rentan lainnya dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PPR. Kemudian Berkoordinasi dengan Dinas dan/atau Balai Veteriner/Balai Besar Veteriner/Loka Veteriner setempat untuk pelaksanaan investigasi dan pengambilan sampel. 

Semoga bermanfaat!