Dalam sebuah Negara demokrasi, tentunya kita familiar dengan kata Pemilu. Pemilihan umum menjadi salah satu ciri khas dari negara demokrasi. Namun, bagaimanakah cara kita untuk memenangkannya?.
Ketika kita telaah lebih dalam, terdapat permasalahan dalam sebuah sistem Demokrasi. Secara tidak langsung, demokrasi mengedepankan prinsip kebebasan tiap individu  manusia. Hal ini tentu sangat baik, jika manusianya mampu untuk menjaga integritasnya.
Dalam Pemilihan Umum yang terjadi di negeri kita yakni Indonesia, kita harus tahu kemana Surat suara yang kita coblos berlabuh, hingga memasuki tahap perhitungan, kemudian masuk tahap rekapitulasi.
Mari kita membuat suatu contoh agar pembahasan ini lebih mudah dipahami. Katakanlah ada seorang warga yang pergi ke TPS atau Tempat Pemungutan Suara, lalu dia mencoblos salah satu calon pemimpin, kemudian dia masukkan surat suaranya kedalam kotak suara yang disediakan oleh KPPS. Setelah semua warga selesai mencoblos lalu dilakukan sebuah perhitungan surat suara yang kemudian di rekap dan diserahkan pada petugas PPS yang bertanggung jawab merekap surat suara satu desa. Setelah rekapan selesai, masuklah pada tahap Rekapan Satu kecamatan yang pada hal ini PPS menyerahkan Rekapannya kepada PPK yang bertanggung jawab merekap surat suara satu kecamatan. Tidak selesai sampai disitu, surat suara harus direkap oleh KPU Kabupaten, kemudian rekapan KPU Kabupaten diserahkan kepada KPU Provinsi dan yang terakhir di rekap oleh KPU Pusat. Setelah melalui proses yang sangat panjang barulah kita "Rakyat" mengetahui jumlah perolehan suara calon yang kita dukung.
Pemilu yang dicontohkan diatas, tentu banyak sekali celah yang bisa dilakukan untuk dimenangkan. Proses perekrutan penyelenggara pun sangat rentan untuk dilakukan sebuah intervensi yang membuat orang yang "berkepentingan" memiliki keuntungan dalam memenangkan pemilu.
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, untuk memenangkan sebuah pemilu perlu untuk melakukan sebuah "Transaksi" dengan para penyelenggara pemilu, dan tidak cukup sampai disitu, Transaksi juga harus dilakukan pada Pengawas Pemilu agar kemenangan yang di inginkan bisa dengan mudah tercapai.
Sebuah Ironi yang menjadi Rahasia umum dalam sebuah negara demokrasi, inilah mengapa setiap calon pemimpin di negara kita harus mengeluarkan Modal yang sangat besar. Persoalan Pemilu tidak hanya sebatas Transaksi dengan para penyelenggara, terkadang Rakyat juga menerima Transaksi untuk mencoblos salah satu calon, sebuah permasalahan yang cukup Kompleks padahal tujuan dari sebuah Pemilu adalah melahirkan calon pemimpin yang bisa membuat suatu Negara menjadi lebih baik.
Dalam suatu kasus yang terjadi di Pemilu 2019, para Kaula muda mengancam untuk tidak menggunakan hak pilihnya sehingga pada saat itu terjadi sebuah Chaos politik dalam negri, bahkan para konten creator sampai harus membuat sebuah konten agar mereka yang mengancam untuk golput benar-benar menggunakan hak pilihnya. Pertanyaan sederhananya adalah; benarkah Ketika kita memilih untuk golput lantas surat suara kita dihitung menjadi surat suara tidak sah?. Saya tidak sedang mencoba untuk menggiring opini, melainkan ini hanya murni keresahan dalam hati seorang rakyat biasa yang mencoba memikirkan Nasib bangsa yang sangat dicintainya.
Sebuah negara tentunya memiliki sebuah sistem yang mengatur segala hal yang ada dalam negara tersebut. Namun, sekali lagi, jika kita mampu untuk mengendalikan sebuah sistem yang ada di dalamnya, tentu saja ini adalah modal yang sangat potensial untuk kita agar memenagkan sebuah pemilu. Ongkos politik yang sangat besar juga melahirkan suatu permasalahan tersendiri bagi negeri ini, bagaimana tidak, jika kita melihat ongkos politik yang demikian besar, tentu saja akan sulit bagi seseorang untuk tidak di intervensi oleh pihak lain "Pemodal". Jika kita tidak berbaur dengan sistem yang ada, tentu akan sangat sulit sebuah pemilu dimenangkan.
Cara memenangkan sebuah pemilu bisa dikatakan harus dimenagkan secara sistematis. Dalam artian tidak cukup hanya menyogok rakyat, melainkan semua elemen penyelenggara juga harus bisa kita "kuasai". pada akhirnya inilah keadaan yang sebenarnya pada sebuah Negara dengan sistem demokrasi.
