Persoalan jatah menteri adalah topik menarik di republik  saat ini.Bagaimana tidak , persoalan jatah ini terjadi antara partai peserta pemilu 2019. Kompas.com melansir berita bahwa Wakil Ketua umum Partai Gerindra Arief Puyono mengaku partainya meminta jatah tiga menteri di kabinet Joko Widodo mendatang.
Suara senada juga muncul dari sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwa sudah ada pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri Kainet 2019-2024.
Persoalan jatah dalam kekuasaan ini memang menarik. Partai politik  paham betapa pahit dan sengsaranya berada di luar kekuasaan. Modal berposisi sebagai partai oposisi dalam percaturan politik di nusantara adalah situasi nekat yang mahal dan riskan.
Memang ada contoh PDIP yang selama 10 tahun di luar gelanggang politik meskipun sempat ditawarkan ikut masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden SBY.
Mungkin PDIP pimpinan Megawati adalah sebuah perkecualian. Partai politik lain belum ada yang memecahkan rekor 10 tahun beroposisi. Gerindra yang 5 tahun di luar arena kini terindikasi ingin masuk gelanggang.
Partai Golkar pimpinan Abu Rizal Bakrie awalnya juga memilih berada di luar kabinet. Namun pilihan Ical, begitu biasa ia disapa, buka  pilihan kader golkar lainnya. Seiring pergantian pimpinan Golkar kembali berada satu jalur dengan parpol yang berkuasa.
Mungkin hanya Partai Kedilan Sejahtera (PKS) yang bersiap menempuh jalur non mainstream dengan berada di luar pemerintahan. Sudah lima tahun menjalani PKS sepertinya makin percaya diri dengan naiknya perolehan suara di pemilu 2019.
Di mana pun politik memang tidak pernah hitam putih. Hari ini konco, besok musuh. Hari ini musuh besok konco. Semua adalah peristiwa biasa layaknya orang makan bakso atau menghirup es the manis pinggir jalan. Tak ada yang aneh. Tak ada yang melarang. Bukan suatu dosa.
Persoalannya adalah demokrasi memerlukan penyeimbang. Artinya mereka yang berkuasa perlu diawasi dan kalau perlu dikoreksi. Semuanya terjadi jika ada partai politik yang berlaku sebagai oposisi. Oposisi di sini bukan sekedar asal beda namun dengan cerdas menjadi mata dan hati rakyat yang memilihnya lewat pesta mahal lima tahunan.
Pengalaman pemerintahan SBY 10 tahun harusnya menjadi pelajaran betapa pembagian kekuasaan melalui jatah menteri tidak menjamin pemerintahan akan berjalan mulus melaksanakan program yang ditawarkan dalam pemilu.
Pembagian jatah menteri sebagai bagi-bagi kekuasaan juga menyiratkan betapa Jokowi main aman dalam periode keduanya. Jokowi terkesan tidak mau diganggu dengan keriuhan parpol politik dan ingin konsentrasi membangun berbagai infrastruktur  yang memang sangat jauh tertinggal dari negara tetangga.
Kondisi ini menjadi kebalikan pernyatan presiden usai dinyatakan menang pemilu 2019 bahwa periode kedua ini tidak punya beban. Bahwa bakal ada keputusan gila yang tetap akan dikerjakan menjadi diragukan. Bagaimana sebuah keputusan gila akan dilaksanakan, jika keputusan waras dan aman yang selalu jadi pilihan?
Demonstrasi mahasiswa yang sudah berlangsung hampir dua pekan ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi Jokowi dan para calon menteri kabinetnya. Bahwa di dalam pemerintahan mereka tidak sepenuhnya punya kendali karena masih ada kendali di luar sana yang juga punya kuasa dan patut diperhitungkan
