Pembangunan Berlandaskan Kebudayaan

Gegar budaya

Hilangnya rasa keadilan itu muncul karena kita tidak mengindahkan konstitusi dan memberdayakan potensi yang ada. Seperti yang dikatakan diawal tulisan. Kita cenderung tuturut munding alias ikut-ikutan. Maka, ketika ada perubahan yang serba cepat kita mengalami gegar budaya. Mudah goyah dengan segala perubahan yang datang dari seluruh luar penjuru negeri.

Kita belum siap menghadapi revolusi industri dan demokrasi yang dipaksakan. Sebab mentalitas kita untuk menghadapi itu semua belum siap betul. Apalagi jika berkaca pada tingkat pendidikan. Boro-boro bersaing dengan kekuatan ekonomi ASEAN, China, atau global, membaca, menulis, dan berhitung saja sebagian penduduk kita banyak yang tidak bisa.

Ini tentu tragedi yang mengenaskan. Sebuah ironisme yang menyakitkan. Hal seperti ini yang mesti jadi pusat perhatian sebelum memutuskan dalam mengeluarkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Akan tetapi, meski negara di ambang kegagalan dan kehancuran, kita jangan mudah mengeluh dan menyerah. Jauhi sikap pesimistis, apalagi memutus diri untuk bersikap apatis. Pasti ada jalan untuk mengembalikan kedaulatan negara. Dalam kegelapan pasti ada titik terang sebagai pemandu menuju tujuan yang diharapkan.

Landasan budaya

Di sinilah bidang kebudayaan mesti tampil ke permukaan. Tentu saja kebudayaan itu bukan melulu lapangan kesenian yang kerap dipersepsikan dengan seni rupa, seni pertunjukkan, atau seni sastra. Itu hanya salah satu entitas dari makna kebudayaan yang dalam dan luas.

Kebudayaan ada merupakan buah dari pergulatan pemikiran masyarakat dalam menyikapi lingkungan, perubahan ruang dan waktu, serta memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar dan sangat dibutuhkan. 

Kebudayaan ada dan terus berkembang di antara kita karena kebudayaan dalam setiap zaman mengalami inovasi dan transformasi yang tiada henti. Kebudayaan akan selalu berkembang jika kita tidak menutup diri. Dia tumbuh dan berkembang karena mau dan mampu mengikuti pergerakan zaman secara berkesinambungan.

Hanya negara atau kota yang kurang ariflah yang menafikan dimensi kebudayaan. Dan dapat dipastikan, kota atau negara yang ingkar pada kebudayaan maka kota atau negara itu terus mengalami kemorosotan di semua lintas bidang.

Tentu, Guru Besar UPI Bandung, Prof. Dr. Chaedar Alwasilah, tidak sembarangan mengatakan birokrat diIndonesia, khusunya di Jawa Barat mengidap penyakit tunabudaya.