Dan jika koalisi tersebut berhasil memenangkan Pilwali dan membentuk pemerintahan, dampaknya terhadap kinerja pemerintah lokal akan menjadi faktor penting dalam penilaian publik terhadap PDIP. Jika pemerintahan yang terbentuk berhasil memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi harapan publik, ini dapat meningkatkan citra PDIP sebagai partai yang efektif dan mampu mengelola pemerintahan.Ini dapat menguntungkan PDIP sendiri dalam jangka panjang dengan memperkuat posisinya di tingkat lokal dan meningkatkan potensi kemenangan untuk di masa depan.
Secara keseluruhan, dampak terhadap citra PDIP dari adanya koalisi Pilwali di Kota Malang pada tahun 2024 ini akan sangat tergantung pada bagaimana langkah tersebut diterima oleh publik, serta hasil kerja sama koalisi dan kinerja pemerintahan yang terbentuk setelahnya.
Dalam pembukaan pilwali 2024 ini juga ada implikasinya dalam beberapa aspek misalnya yaitu,penguatan koalisi dan aliansi jadi jika pembentukan koalisi dan aliansi ini berhasil dalam Pilwali, ini dapat membuka jalan untuk kemitraan politik yang lebih kuat di tingkat lokal. Ini mungkin mempengaruhi cara partai-partai bekerja sama dalam kontestasi politik di masa depan dan membentuk pola-pola kemitraan baru yang dapat berdampak pada dinamika politik lokal dan nasional secara lebih luas.Lalu adanya perubahan pada dinamika kekuasaan yang dimana Jika koalisi yang terbentuk ini berhasil memenangkan Pilwali, ini dapat mengubah dinamika kekuasaan yang ada di Kota Malang dan dapat mempengaruhi pembagian kekuasaan di tingkat lokal. Hal ini dapat memiliki efek domino terhadap struktur kekuasaan di tingkat nasional, terutama jika Kota Malang memiliki posisi politik yang signifikan dalam konteks nasional.
Aspek lainnya yaitu adanya peningkatan tolerasi politik yang dimana,pembentukan koalisi itu dapat mengirimkan  sinyal bahwa partai-partai politik di Indonesia semakin menerima pluralitas politik dan lebih terbuka terhadap kerjasama dari lintas partai. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan toleransi politik dan penurunan polarisasi di tingkat lokal dan nasional.Lalu bisa juga berpengaruh terhadap isu-isu politik yang dimana Koalisi yang terbentuk dalam Pilwali itu dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap isu-isu politik yang diprioritaskan oleh pemerintahan Kota Malang. Hal ini dapat mempengaruhi agenda politik lokal dan nasional dalam hal kebijakan publik yang diimplementasikan dan isu-isu yang diangkat dalam konteks politik.Dan juga bisa menjadi pola untuk kerjasama antar partai dimana Keberhasilan dari koalisi dalam Pilwali 2024 dapat membentuk pola kerjasama antar-partai yang baru dan lebih inklusif. Ini dapat membuka pintu untuk kerjasama lintas partai dalam konteks politik nasional, terutama dalam konteks pemilihan umum yang lebih besar.
Jadi secara keseluruhan, pembukaan Pilwali di Kota Malang pada tahun 2024 dan pembentukan koalisi dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam jangka panjang terhadap dinamika politik lokal serta juga nasional, dengan potensi untuk membentuk pola-pola kemitraan baru, mempengaruhi distribusi kekuasaan politik, dan mengubah cara partai-partai bekerja sama di masa depan nanti.
Pilwali di Kota Malang tahun 2024 ini memiliki kaitan yang erat dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,yaitu bisa dilihat dari Proses Pilwali yang terbuka dan transparan itu mencerminkan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pilwali yang dilakukan dengan cara yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam Proses Pilwali  juga harus dilakukan secara terbuka dan transparan, mulai dari tahap pendaftaran calon hingga pemungutan suara. Informasi mengenai tahapan-tahapan tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memahami bagaimana proses tersebut berlangsung,dan calon kandidat dan partai politik harus mengungkapkan dengan jelas sumber-sumber pendanaan kampanye mereka. Hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa proses pemilihan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak jelas.Dimana calon pemimpin harus terbuka untuk berpartisipasi dalam debat publik dan juga diskusi terbuka dengan masyarakat. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat calon pemimpin dan program-program mereka, serta untuk mengajukan pertanyaan dan menyuarakan kekhawatiran mereka.Lalu Informasi mengenai calon kandidat, program, dan visi mereka harus tersedia secara luas kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui media massa, situs web resmi, pertemuan publik, dan saluran komunikasi lainnya. Semakin banyak informasi yang tersedia, semakin baik masyarakat dapat membuat keputusan yang informasional.
Lalu Pilwali ini juga memberikan kesempatan bagi calon pemimpin untuk menguraikan visi, program, dan janji-janjinya kepada publik. Setelah terpilih, mereka harus bertanggung jawab atas kinerja dan keputusan mereka kepada pemilih dan warga Kota Malang secara umum.Dan juga Calon pemimpin harus memastikan bahwa semua tahapan dalam proses Pilwali  ini dijalankan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Ini termasuk tahapan pendaftaran kandidat, pelaksanaan kampanye, dan juga pemungutan suara. Kepatuhan terhadap aturan ini adalah langkah awal untuk memastikan akuntabilitas yang baik. Calon pemimpin juga harus mengungkapkan dengan jelas sumber pendanaan kampanye mereka dan bagaimana dana tersebut digunakan.Â
Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan dana yang terjadi selama proses Pilwali. Setelah terpilih, pemimpin yang terpilih itu nantinya harus secara teratur melaporkan kinerja mereka kepada publik. Ini termasuk melaporkan progres terhadap janji-janji kampanye, implementasi program-program, dan penggunaan anggaran pemerintah dengan transparan. Laporan kinerja ini memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi apakah pemimpin tersebut telah memenuhi harapan dan kebutuhan mereka.Penting juga bagi pemimpin yang terpilih untuk menyediakan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan terkait dengan kinerja pemerintahan.Ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintahan dan memberikan umpan balik yang konstruktif.Dan pemimpin yang terpilih harus siap bertanggung jawab atas kesalahan atau keputusan yang tidak tepat yang mereka buat selama masa jabatan mereka. Ini mencakup mengakui kesalahan, mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi, dan menerima kritik dengan terbuka.
Proses Pilwali  ini juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat nya, baik melalui pemilihan umum maupun melalui partisipasi dalam diskusi publik dan debat antar-kandidat. Partisipasi publik yang kuat mencerminkan prinsip partisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.Nantinya Hasil Pilwali yang menghasilkan pemerintahan yang efektif dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik mencerminkan prinsip efektivitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik juga. Pemerintahan yang efektif dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan dengan efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Dan nantinya Proses Pilwali harus berlangsung dalam kerangka hukum yang kuat dan terjamin. Penegakan hukum yang konsisten dan adil adalah bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencerminkan supremasi hukum.Ini berarti bahwa selama proses Pilwali dan selama masa jabatan, para pemimpin dan pembuat keputusan diharapkan untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, menjunjung tinggi keadilan, dan menghormati hak-hak warga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, supremasi hukum aktif akan memastikan adanya kedaulatan hukum yang kuat dalam menjalankan pemerintahan kota Malang, sehingga menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan berkeadilan bagi semua warga.
Dan juga Pilwali yang responsif itu akan mengacu pada kemampuan calon pemimpin untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Malang. Melalui proses kampanye dan debat, calon pemimpin harus mampu menunjukkan kesediaan mereka untuk merespons secara aktif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh warga, serta memberikan solusi yang tepat dan efektif. Responsivitas disini itu mencakup serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Calon pemimpin harus memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam forum-forum konsultasi, dialog, atau mekanisme partisipasi lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pilwali yang responsif juga harus mampu mengidentifikasi serta mampu merespons perubahan-perubahan pada lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Ini mencakup respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat memengaruhi kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Malang.Â
