Garuda Harus Diselamatkan Demi Merah Putih

PT Garuda Indonesia, BUMN Penerbangan Nasional terancam bangkrut. Perusahaan plat merah ini alami kesulitan keuangan karena beban operasional yang makin tinggi. Belum lagi utang yang terus menggunung. 

Sayangnya, konsep penyelamatan yang disiapkan pemerintah justru membuat beban keuangan Garuda makin besar. Sebab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN hanya mau memberikan dana talangan ke Garuda dalam bentuk pinjaman yang tentu membuat beban utang Garuda membengkak.

Pemerintah rencananya akan memberikan pinjaman Rp 8,5 triliun melalui tiga sumber pembiayaan. Pertama, melalui fasilitas kredit jangka panjang Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 1 triliun. Sayangnya, kebijakan ini kurang pas lantaran kondisi keuangan LPEI sendiri tengah kesulitan karena banyaknya kredit macet di perusahannya. LPEI dalam laporan keuangannya membukukan rugi bersih sebesa Rp 4,7 triliun pada periode 2019.  LPEI melaporkan pembiayaan dan piutang bermasalah dalam rupiah naik 53,04 persen menjadi Rp 22,88 triliun, dari Rp 14,95 triliun pada 2018. Sektor perindustrian, pertanian dan sarana pertanian, serta pertambangan mencatatkan peningkatan NPL yang terbesar. LPEI terkena dampak oleh gagal bayar dari Grup Duniatex dengan total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 3,04 triliun pada 2019. 

Pembiayaan kedua, dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan badan layanan umum Kementerian Keuangan sebagai standby buyer penerbitan convertible ground (Obligasi konversi) sebesar Rp 5 tiliun. Dan ketiga, dukungan PT SMI sebagai standby buyer atau investor yang siap memberi saham baru yang tidak terjual Garuda sebesar Rp 2,5 triliun. 

Cuma menjadi masalah, jika konsep pemberian dana talangan ini dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan berikut bunganya, tentu akan sangat kasihan Garuda-nya karena sudah pasti akan sangat sulit mengembalikan. Akibatnya, hutang terus membengkak. Harusnya, pembiayaan ke Garuda dalam bentuk injeksi dana ke equity sebagai modal kerja perusahaan.  Belum lagi kondisi keuangan Garuda yang morat-marit sehingga mustahil bagi Garuda mengembalikan utang berikut bunga ke negara. 

"Kalau bentuknya pinjaman, itu masuk jebakan. Kanapa, karena tambah berat beban yang diterima Garuda.  Nanti kalau tidak bisa mengembalikan (pinjaman Rp 8,5 triliun), siapa yang nanggung. Berarti kan tidak menyelesaikan masalah," kata Anggota Komisi VI Darmadi Durianto. 

Selain itu, konsep dana talangan dalam bentuk pemberian pinjaman ini juga akan memperbesar ketidakadilan dalam perlakuan kepada para pemilik saham di Garuda. Sebab, pemilik saham lain yakni PT Trans Airways bisa ikut menikmati dana pinjaman yang berasal dari pemerintah tanpa harus berkontribusi apa-apa dalam upaya penyelamatan Garuda. PT Transway, milik group Chairul Tandjung (CT)) dengan saham 30,5 persen, ikut menikmati fasilitas keringanan pinjaman yang berasal dari pemerintah selaku pemegang saham 60 persen. Padahal, biasanya pinjaman bunga yang berlaku di perusahaan swasta bunganya berkisar paling 9 - 9,5 persen. "Jadi ada ada unfairness. Begitu perusahaannya membaik, dia lagi-lagi turut menikmati. Padahal mestinya dengan 30,5 persen itu upayanya dia (selamatkan Garuda), tapi kelihatannya tidak ada upaya sama sekali. Jadi ada unfairness (ketidakadilan) begitu besar," jelas politisi PDI Perjuangan ini. 

Karna itu, langkah terbaik selamatkan Garuda adalah dengan injeksi dana ke Garuda sebagai modal kerja perusahaan. Injeksi dana itu bisa dilakukan melalui right issue kepemilikan saham di Garuda. Dengan right issue, Group CT melalui perusahaannya PT Trans Airways mau tidak mau harus ikut memberikan suntikan dana ke Garuda jika ingin kepemilikan sahamnya tetap bertahan di 30,5 persen. Namun demikian, butuh sikap jiwa besar dari Group CT jika ingin konsep ini dilakukan.  "Tentu kepentingan nasional yang harus lebih diutamakan. Merah putih harus didahulukan." 

Karena itu, upaya penyelamatan Garuda harus dilakukan secara berkeadilan. Sanga tidak fair jika pemerintah memberikan dana segar ke Garuda sementara pemilik saham mayoritas lainnya tidak berkontribusi apa-apa. "Nggak share pain (berbagi kesulitan) namanya." 

Karena itu, right issue saham Garuda ke publik harus segera dilakukan. Group CT sebagai pemegang saham 30,5 persen di Garuda Indonesia harus legowo sahamnya terdilusi jika tidak mau ikut andil membantu keuangan Garuda. "Saya pikir ini soal kedaulatan negara, kepentingan nasional harus diutamakan. Kita DPR setuju Garuda diinjeksi agar bisa hidup karena dia ini perusahaan alirline nasional. Tapi injeksi dananya harus dengan cara yang benar dan berkeadilan," katanya. 

Hanya saja, Darmadi merasa ada skenario seakan-akan mengistimewakan Group CT ini. Alih-alih berkontribusi selamatkan Garuda,  Group CT malah mendapat keistimewaan untuk melakukan opsi buy back saham Garuda di akhir periode kepemilikan saham dengan harga yang sudah dipatok sebesar Rp 220-240 per lembar. "Jadi Group CT ini untung dua kali. Untung pertama, dia tidak tidak usah gelontorkan uang sekarang. Sahamnya tidak berkurang selama 3-5 tahun, tetapi bisa tetap kontrol perusahaan. Kemudian kedua, diakhir periode dia diberi kesempatan masuk lagi. Kalau sahamnya bagus diatas Rp 220-240 per lembar, dia kan pasti tetap beli karena untung. Tapi kalau harganya tinggal Rp 50 per lembar, ya dia pasti nggak mau beli, dibiarkan terdilusi saja. Kalau opsinya begitu, enak banget dia," sindir Darmadi.