Comparison of Representative Institutions Between Indonesia and The Philippnes

Mempunyai kesamaan dalam bentuk Pemerintahan yakni demokrasi namun memiliki perbedaan pada lembaga legislatif ???

OPINI 

A. Kedudukan Lembaga Perwakilan di Ketatanegaraan 

Kedudukan lembaga perwakilan dimulai dari perkembangan masyarakat yang semakin maju. Direct Democracy digunakan sebagai bentuk pemerintahan dimana terdapat hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang akan dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur-prosedur mayoritas, karena faktor populasi yang tidak memungkinkan dilakukan pada satu tempat dan pada suatu saat, sehingga harus dicari pemecahan masalahnya, maka dibentuk lah demokrasi perwakilan rakyat atau yang sering lebih disebut sebagai demokrasi representatif yang hampir dilakukan disetiap negara modern pada saat ini. 

Rakyat membuat undang-undang melalui para wakil yang mereka pilih untuk duduk di kursi lembaga perwakilan. Wakil-wakil rakyat bertindak atas nama rakyat, baik itu dalam menetapkan tujuan negara dalam jangka panjang maupun jangka pendek, corak serta sistem pemerintahan dan ketatanegaraannya. Perwakilan yang duduk di kursi lembaga perwakilan merupakan sebuah perwujudan dari kedaulatan rakyat. 

Lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan memiliki fungsi salah satunya yakni, sebagai fungsi perwakilan, atau lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi representasi (perwakilan itu sendiri). Dan terdapat tiga sistem perwakilan yang di praktik kan di berbagai negara demokrasi. Yakni, Sistem perwakilan politik, Sistem ini menghasilkan wakil-wakil politik, misalnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari partai politik. 

Sistem perwakilan territorial, Sistem ini menghasilkan wakil-wakil daerah, misalnya seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Senat yang merupakan wakil-wakil berasal dari tiap-tiap daerah provinsi. Terakhir Sistem perwakilan fungsional, Sistem ini menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional. Adanya fungsi tersebut membuat kedudukan lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan menjadi terarah dan tersusun dalam menduduki lembaga perwakilan tersebut. 

B. Lembaga Perwakilan Di Filipina 

   Lembaga perwakilan telah mengalami pembagian atau pun pemisahan kekuasaan, Yang mana hal tersebut terjadi agar lembaga perwakilan tidak bertindak sewenang-wenang. Pembagian maupun pemisahan kekuasaan tersebut harus sesuai dengan Tugas, Fungsi serta wewenang dari lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan di negara Filipina biasa dikenal dengan sebutan Kongres, yang mana Kongres di Filipina itu sendiri terdiri dari anggota Senat dan DPR. . 

Pada Konstitusi Filipina, di dalam Article VI, Section 27, berisikan bahwa senat mempunyai kedudukan yang sama dalam kongres dengan DPR, maka dari itu fungsi dan kekuasaannya sebagai lembaga legislatif dijalankan bersama-sama. Seorang atau anggota dari Senat ataupun DPR tidak boleh memiliki jabatan di Pemerintahan lain ataupun di perusahaan-perusahaan milik pemerintah.

• Adapun Tugas, Fungsi, serta Wewenang dari Senat ialah, Senat bertugas untuk mengangkat Presiden, Senat juga dapat mengusulkan atau setuju dengan amandemen. Sementara itu wewenang yang dimiliki adalah senat dapat menolak setiap rancangan yang diajukan oleh DPR dan mengajukan amandemen terhadap rancangan tersebut. Senat dianggap menjadi badan perwakilan yang kedudukannya sedikit lebih tinggi daripada DPR karena berdasarkan wewenang khusus yang dimiliki yakni hak untuk memastikan pengangkatan pejabat tinggi dan duta besar, serta mempunyai wewenang atau berhak untuk mengesahkan perjanjian dengan cara dua pertiga suara. Namun yang paling penting ialah senat mempunyai kekuasaan eksekutif dalam meratifikasi treaty atau pengesahan terhadap perjanjian Internasional.
• Sementara Tugas, Fungsi, serta Wewenang dari DPR atau House of Represantative ialah, mempunyai kekuasaan ekslusif dalam mengusulkan RUU yang berkaitan dengan keuangan, alokasi, dll. Seperti; Pajak, pendapatan, tagihan otoritas peningkatan utang publik, tagihan dari aplikasi lokal, dan tagihan swasta. DPR memiliki wewenang dalam meloloskan rancangan undangundang. DPR memiliki hak tunggal untuk mengajukan tuduhan, yang dapat menyebabkan persidangan Impeachment nantinya.
   Hal diatas menggambarkan bahwa negara filipina menggunakan sistem parlemen dua kamar atau (bikameral) yang mana artinya terdapat dua lembaga dalam badan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan check and balances dalam parlemen suatu negara. Dan penjelasan diatas menyatakan bahwa untuk membentuk lembaga perwakilan yang bertujuan menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup hanya diurus oleh majelis pertama saja atau hanya satu saja. 

C. Lembaga Perwakilan di Indonesia