Kilas Balik Muasal Kajian Budaya dan MediaÂ
Pembahasan mengenai Kajian Budaya dan Media akan terasa tercerai berai tanpa mengawalinya dengan muasal Kajian Budaya dan Media secara epistemologis. Kemunculan Kajian Budaya dan Media digali dari tradisi analisis budaya Matthew Arnold yang berisi tentang pemikiran dan gagasannya mengenai kebudayaan di Inggris sejak abad ke-19. Tradisi ini kemudian dikembangbangkan oleh pasangan suami istri Frank Raymond Leavis dan istrinya, Queenie Leavis yang merupakan kritikus sastra. (Budiman, 2020)
Tradisi pemikiran Matthew Arnold menegaskan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang sempurna tanpa cacat yang diciptakan dengan penuh daya upaya, cipta dan karsa sehingga menampilkan hal yang adi luhung dan dinikmati oleh orang-orang tertentu yang mengerti. Praktis, pandangan Arnoldian telah secara sengaja melakukan dikotomi antara kebudayaan tinggi (high culture) dan kebudayaan rendah (low culture). Pengertian kebudayaan Arnoldian yang kaku dan sangat politis ini, tak pelak memunculkan oposisi biner mengenai kebudayaan. Bahwa sesuatu yang pantas disebut sebagai kebudayaan harus memenuhi berbagai indikator yang tidak lain dibentuk oleh pihak dengan kuasa. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah sesuatu yang sama dengan kebudayaan, namun tidak memenuhi sederet syarat kebudayaan Arnoldian tidak dapat disebut kebudayaan hanya karena lahir tidak dari kelas elitis?
Konsepsi kebudayaan Arnoldian, juga diamini oleh tokoh Madzab Frankfurt, Theodor Adorno dan Max Hokhaimer melalui pendapatnya tentang industri budaya yang justru mereduksi makna dan membuat suram kebudayaan itu sendiri. Adorno yang menggagas pemikiran mengenai industri budaya, mengatakan jika industrialisasi budaya yang melahirkan budaya massa dikonsumsi oleh masyarakat yang kemudian disebut sebagai agen pasif. Pada titik ini, Richard Honggart dan Stuart Hall memberikan negasi dengan pandangan yang sepenuhnya berbeda. Keduanya berpendapat bahwa masyarakat bukan merupakan agen pasif, mereka bergerak dan memiliki sikap, selain itu mereka juga memberikan makna pada apa yang dikonsumsi sebagai produk dari pihak yang memiliki kuasa baik kuasa politik maupun kuasa ekonomi. (Budiman, 2020) Persoalan ini sebenarnya telah sedikit memberikan gambaran bagaimana kelompok yang diliyankan melakukan perlawanan dan memperjuangkan keberadaannya, agar diakui tidak lagi sebagai ‘yang lain’ melainkan ada karena kediriannya.
Kajian Budaya sebagai Gerakan Dekolonisasi
Kajian Budaya dan Media khususnya yang terjadi di Asia, tidak dapat dilepaskan bagitu saja dari sejarah bangsa-bangsa di Asia yang sebagian di antaranya merupakan negara bekas jajahan dan negara dunia ketiga. Praktek kolonialisasi di Asia secara umum, rupanya tidak berhenti pada penjajahan secara fisik yang sebenarnya telah berakhir pada puluhan dekade lalu. Kolonialsisasi masa lalu kini telah bermetamorfosis menjadi postkolonial yang merupakan bentuk penjajahan lain dengan kecendrungan penjajahan non fisik berupa mental, pengetahuan, juga kebudayaan.
Bagi bangsa-bangsa bekas jajahan khususnya di Asia, pengakuan bangsa-bangsa lain atas kemerdekaannya dari kolonialisasi, barangkali telah didapatkan. Hanya saja, bayang-banyang kolonialisasi terus saja menghantui bahkan hingga berpuluh tahun setelah penjajahan itu sendiri dihapuskan di muka bumi. Bentuk kolonialisme tanpa koloni ini justru semakin beringas mengingat keberadaannya tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat teritorialisme, ia menetrasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat bangsa-bangsa bekas jajahan. Sejarah identifikasi kolonial telah membatasi batas-batas khayalan budaya lokal, secara sadar atau tidak disadari diartikulasikan oleh dan melalui institusi negara bangsa, yang pada gilirannya telah membentuk geografi psikis-politik kita. (Valassopoulos, 2012)
Lain hal, bangsa-bangsa bekas jajahan juga mendapat stereotipe terbelakang dalam ekonomi, politik, pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan. Aspek kehidupan bangsa-bangsa bekas jajahan secara khusus dan bangsa-bangsa di dunia secara umum telah dimonopoli oleh segelintir bangsa-bangsa yang diklaim maju dan terdepan. Dalam hal kebudayaan misalnya, tidak disebut kebudayaan jika tidak dibentuk atau diciptakan oleh bang-bangsa yang di klaim maju, termasuk teknologi dan pengetahuan juga mengalami hal yang sama tragisnya. Kondisi ini semakin memperjelas, ada pola yang berulang seperti awal abad ke-19, saat Matthew Arnold membuat dikotomi kebudayaan tinggi dan kebudayaan rendah, juga saat Theodore Adorno menggugat industri kebudayaan yang dianggapnya menghilangkan kedirian kebudayaan.
Pada akhirnya, Kajian Budaya melihat ini sebagai peluang-peluang untuk melakukan gugatan dan pembelaan atas kebudayaan-kebudayaan yang tercipta dari bangsa-bangsa bekas jajahan. Kajian Budaya bekerja dengan menjadikan conjunctural analysis sebagai pisau yang tajam untuk membedah realitas kebudayaan yang ada, Â conjunctural analysis merupakan analisis radikal untuk terus mempertanyakan jawaban-jawaban, dan melihat ruang dan waktu sebagai sesuatu yang sangat dinamis, sehingga tidak ada kebenaran tunggal dalam kebudayaan.
Studi budaya menekankan pada pemahaman kemungkinan sejarah dan kekhususan lokal. Oleh karena itu, ia tidak pernah berpura-pura menjadi universalitas analisis budaya dan secara terbuka mengakui otonomi relatif budaya di lokasi geopolitik yang berbeda. (Chua et al., 1998) pada persinggungan ini, Studi Budaya secara efektif dapat menjadi alat perjuangan melawan monopoli kebudayaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Studi Budaya, pada akhirnya dapat melakukan upaya-upaya dekolonisasi dengan memunculkan kebudayaan-kebudayaan pinggir Asia yang dianggap Barat bukan kebudayaan.
