Evaluasi
Setelah kebijakan itu disepakati ditetapkan, dilaksanakan dan dipastikan jalur pelaksanaannya maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan membuat laporan agar mengetahui informasi sejauh mana keberhasilan kebijakan itu dan apakah sudah tepat sasaran serta apakah dampaknya dirasakan oleh stakeholders maupun rakyat Indonesia. Proses ini yang menjadikan evaluasi dapat mengelola informasi sehingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya. Ini merupakan siklus dan juga merupakan sistem dinamis untuk mengetahui suatu kebijakan sejalan dengan pencapaian tujuan dengan mengakomodir kebutuhan keadilan sosial rakyat Indonesia dan keberlanjutan suatu Negara.Â
Jika diperbolehkan penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem proses bisnis yang sudah tergambarkan dimaksud di atas tentu Kementerian Koordinator dapat menjawab pertanyaan untuk apa ada Kementerian Koordinator. Sekali lagi bisnis proses yang bisa penulis gambarkan untuk Kementerian Koordinator sebagai berikut:
1) Koordinasi perumusan dan penetapan kebijkan
2) Sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan
3) Pemantauan dan Pengendalin pelaksanaan kebijkan
4) Evaluasi kebijakan
Penulis sadar bahwa tulisan ini banyak kekurangannya, tetapi penulis berharap informasi ini dapat bermanfaat dan dipahami bersama bahwa pentingnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga Kementerian Koordinator lainnya sebagai pembantu Presiden membuat keputusan atau kebijakan yang berkualitas sesuai harapan bahwa tercapainya cita-cita Pancasila karena manajemen kinerja yang dinamis dikelola oleh Presiden.Â
Terima kasih
