Selain itu, dalam peta jalan jangka panjangnya, PADIGITAL akan membangun "Rumah Padigital" di setiap kabupaten dan desa.
"Fasilitas ini akan menjadi pusat kegiatan digital bagi para pelaku pertanian desa, dilengkapi dengan gudang resi dan balai lelang," paparnya.
Oleh karena itu, Adi berharap inisiatif ini akan menciptakan transparansi yang lebih besar dalam hal harga dan volume komoditas, sehingga dapat memberantas praktik manipulasi pasar dan mewujudkan harga yang lebih adil bagi petani serta konsumen di seluruh Indonesia.
"Kami berharap, kemitraan strategis antara PADIGITAL dan Forum BUMDes Indonesia ini menandai era baru bagi desentralisasi dan digitalisasi sektor pertanian dan distribusi. Dengan fokus pada keadilan pasar, efisiensi logistik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terobosan digital ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan ekonomi nasional secara keseluruhan," tukasnya.
"Kolaborasi ini dinilai sebagai bentuk nyata dari implementasi visi besar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mengembalikan kejayaan swasembada pangan. Swasembada pangan bukan mimpi. Itu pernah kita capai di masa Presiden Soeharto. Kini saatnya kita bangkitkan kembali melalui pendekatan modern," ujarnya.
Selain itu, kerja sama ini juga menyasar generasi muda melalui program Tenaga Digital Desa, yaitu kader-kader muda yang akan bertugas mengelola sistem digital pertanian, mengedukasi masyarakat desa, serta menghubungkan produk pertanian ke pasar digital secara nasional dan global.
"Pertanian adalah bisnis masa depan. Kita tidak boleh membiarkan sektor ini kehilangan regenerasi," tegasnya.
Dewan Penasehat Padigital ini juga menyoroti pentingnya dimensi geopolitik dari isu pangan. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian dan konflik, kemandirian pangan nasional dinilai sebagai bagian dari strategi pertahanan negara.
"Jika krisis pangan menjadi bentuk baru dari perang global, maka desa-desa harus menjadi benteng pertahanan. Digitalisasi desa bukan hanya soal ekonomi, ini juga bagian dari bela negara," ucapnya.
Oleh karena itu, ke depan, gerakan ini akan diperluas dengan melibatkan Asosiasi Kepala Desa, perangkat desa, koperasi lokal, hingga kementerian terkait. Dukungan telah mengalir dari Kementerian Pertanian, Perdagangan, Pertahanan, hingga Sosial. Bahkan, pemerintah dikabarkan tengah menyusun Instruksi Presiden (Inpres) untuk menjadikan gerakan ini sebagai strategi nasional berbasis hukum.
