Saya pun juga bingung pemakaian label "premium" di kemasan apakah sudah melalui sertfikasi mutu produk atau belum. Karena banyak juga produsen awam yang ikut-ikutan memasang label "premium" padahal belum pernah mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga penjamin mutu produk.
Memang pengawasan dan kontrol mutu yang dilakukan oleh lembaga pengawas masih lemah. Sertifikasi mutu beras harus diperketat, dan teknologi seperti QR Code traceability bisa diterapkan, agar konsumen tahu dari mana asal beras yang mereka beli dan bagaimana kualitasnya dijamin.
Petani : korban sistem atau bagian dari solusi ?
Petani memang tidak terlibat langsung dalam penjualan dan distribusi beras sampai ke tangan konsumen. Sehingga kadang beberapa konsumen menyalahkan petani cuma duduk diam saja melihat kasus beras oplosan. Bahkan ada juga yang menduga petani bekerjasama dengan tengkulak dan perusahaan ikut mengoplos beras. Padahal di lapangan setelah petani menjual panen padinya ke tengkulak, petani tak tahu beras akan dijual kemana oleh tengkulak.
Mengapa hal itu terjadi  karena petani kita yang umumnya sudah berusia lanjut tak mempunyai akses pasar karena sudah dikuasai oleh tengkulak. Apa berarti petani tak bisa menjual berasnya sendiri ? bisa kok asalkan pemerintah mendukung petani melalui penguatan koperasi petani. Tak hanya itu, memberikan akses modal supaya petani dapat membeli alat penggiling padi. Sehingga petani bisa menjual beras langsung ke konsumen.
Konsumen juga punya peran
Bila praktik beras oplosan semakin massif, apa konsumen hanya bisa diam ? tidak, konsumen juga bisa ikut andil. Caranya, memperbanyak edukasi tentang "tips membedakan beras premium vs beras oplosan". Tips-tips tersebut bisa dibaca di https://www.lajur.co/4-ciri-beras-oplosan-perhatikan-sebelum-dan-sesudah-membeli/. "Tips membedakan beras asli vs beras palsu (terbuat dari plastik)" juga perlu dipelajari. Tentunya supaya kita menjadi konsumen cerdas dan teliti.
Bila saat berbelanja di pasar atau toko, kita menemui beras oplosan atau beras palsu, kita juga harus berani melapor dan menayakan asal muasal beras tersebut ke pedagang. Konsumen juga harus tak takut melapor ke badan perlindungan konsumen supaya beras tersebut disidak dan ditarik dari pasar. Bila konsumen teliti, cerdasa dan tegas maka produsen dan pedagang yang curang jadi kapok mengoplos kembali.
Solusinya? Sistem pangan yang transparan
Beras oplosan bukan sekedar bentuk kelicikan produsen dan pedagang beras. Namun, kasus ini menjadi cermin dari rusaknya kejujuran dalam sistem pangan kita. Pemerintah melalui lembaga terkait harus hadir bukan hanya sebagai wasit, tapi juga sebagai pelindung produsen dan konsumen kecil. Sehingga sudah waktunya kita membangun tata niaga beras yang:
- Transparan dari hulu ke hilir
- Berpihak pada petani dan konsumen
- Menjadikan mutu sebagai komitmen bukan sekedar label saja
Sebab, kalau beras saja bisa dengan mudah dioplos, lalu, bagaimana kita bisa yakin jika pangan lain aman dari pengoplosan juga ?
