Stop Demo Anarkis, Pejabat Publik Intropeksi
Oleh Didi Suprijadi ayah didi
Ketua Majlis Pertimbangan Organisasi (MPO) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Akhir akhir ini Bangsa Indonesia sedang diuji dengan adanya demo anarkis dimana mana. Demo anarkis seperti ini terjadi setelah banyak warga yang kesal atas ulah sebagian pejabat publik. Baik itu anggota legislatif maupun anggota ekskutif. Demo  sebagai penyampaian pendapat umum syah Syah saja dan dilindungi oleh undang-undang. Seperti aksi demo yang dilakukan oleh Koalisi Serikat Pekerja - Partai Buruh  pada tanggal 28 Agustus 2025 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Aksi demo tanggal 28 Agustus dipusatkan di depan gedung DPR RI Senayan dengan 6 tuntutan. Salah satu tuntutan saat aksi di Senayan agar DPR RI secepatnya mengesahkan RUU perampasan aset.
Demo buruh tanggal 28 Agustus 2025 di seluruh Indonesia berjalan lancar dan aman, hanya saja setelah sore hari terjadi keributan antara peserta aksi  dengan aparat keamanan. Aksi demo lanjutan hari Kamis tuntutan nya bergeser dari syahkan RUU perampasan aset menjadi bubarkan DPR RI. Puncak nya terjadi musibah yang tidak bisa dihindarkan dengan wafatnya Affan Kurniawan setelah ditabrak kendaraan taktis ( rantis ) satuan Brimob.
Kematian petugas ojek online ( Ojol) yang ditabrak kendaraan aparat membuat warga Jakarta dan masyarakat di Indonesia marah dan membuat aksi kekerasan dimana mana. Bukan hanya kantor DPRD, kantor polisi rumah anggota DPR dan Menteri jadi sasaran amuk masa. Tercatat 4 rumah anggota DPR RI rumahnya dijarah oleh warga sepanjang hari Jumat hingga Sabtu.
Kenapa Rumah Pejabat Di Jarah oleh Masa aksi?
Beberapa peserta aksi tanggal 28 Agustus malam menyerukan tuntutan bubarnya DPR RI, Hal ini beranggapan DPR sudah tidak berfungsi lagi, seperti disuarakan para pendemo.
" Kalau RUU untuk kepentingan oligarki seperti UU omnibuslaw Cipta Kerja cepat disyahkan, tetapi RUU perampasan aset sudah 10 tahun mandeg" teriak salah seorang pendemo dengan suara serak.
Bukan hanya itu, para pejabat publik seringkali membuat pernyataan yang  melukai hati rakyat.
Saat rakyat kena pajak, sedangkan anggota bebas pajak, tulis salah satu tulisan karton yang dibawa oleh pendemo.
Dengan kejadian terjadi aksi demo disertai kekerasan mengakibatkan banyak kerugian, bukan hanya rumah pejabat tetapi fasilitas umum juga banyak yang rusak oleh sebab itu anggota DPR harus instrospeksi.
Beberapa pernyataan pejabat yang melukai hati rakyat diantaranya.
1. Akhmad Syahroni Menyebut Pendemo " orang tolol sedunia". Saat dikritik soal tuntutan 'bubarkan DPR " Syahroni merespon dengan menyebut mereka sebagai "orang tolol sedunia"
2. Adies Kadir , Membela Tunjangan Rumah Rp 50 juta sebulan. Wakil ketua DPR ini membela besarnya tunjangan rumah Rp 50 juta sebulan dengan mengatakan bahwa anggota DPR "tidak, nyaman ngekos" bahwa anggota DPR perlu pasilitas lengkap tidak seperti rakyat jelata.
3. Nafa Urbach, Protes Macet saat tunjangan dibicarakan. Mengeluhkan macet perjalanan dari rumahnya di Bintaro ke Senayan. Rakyat macet itu  biasa anggota malah mengeluh dengan menyebut rumah di Bintaro suatu tanda rumah orang kaya.
4. Eko Patrio, Parodi saat dikritik karena joget joget. Di tengah kritik terhadap DPR, Eko Patrio mengunggah video parodi sebagai "operator sound horeg ". Eko terkesan mentertawakan dan meremehkan tuntutan rakyat.
5. Budi Gunadi Sadikin (Menkes), komentar soal gaji dan kesejahteraan. Â " Celana ukuran 33 cepat meninggal" begitu juga " orang bergaji Rp 5 juta pasti tidak pintar dan tidak sehat" Komentar ini sangat menyakiti masyarakat yang menganggap pintar dan kematian ditentukan oleh kesejahteraan.
6. Sri Mulyani Menkeu, Guru sebagai beban Negara. Â Suatu kesempatan di Bandung Sri menyebut bahwa gaji guru dan dosen masih rendah dan masih membebani anggaran. Pernyataan ini terlanjur di pleset kan bahwa guru dan dosen membebani anggaran, sekalipun sudah diklarifikasi rakyat sudah terlanjur kurang simpatik.
Bagaimana tanggapan masyarakat atas pernyataan para pejabat publik?
