Mohon tunggu...
WARDY KEDY
WARDY KEDY Mohon Tunggu... Relawan - Alumnus Magister Psikologi UGM
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

SAYA adalah apa yang saya TULIS

Selanjutnya

Tutup

Trip Pilihan

Periwisata Kerakyatan Vs Pariwisata Premium

18 Juni 2020   11:10 Diperbarui: 18 Juni 2020   11:10 65
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
TNK Provinsi NTT -komodoindonesia.blogspot.com

Karena itu, secara logika, konsep pariwisata berbasis kerakyatan haruslah melibatkan masyarakat dalam segala aspek. Warga lokal harus menjadi subjek sekaligus objek dari pembangunan pariwisata. Ini merupakan syarat etis dari sebuah pembangunan, baik itu manusianya, budayanya, maupun lingkungan sekitar.

Kendati begitu, apakah konsep pariwisata kerakyatan ini bisa benar-benar pro rakyat? Saya kira kita musti jeli mengkritisi hal tersebut, sebab belakangan ini, pembanunan sector pariwisata, selalu digaungkan dengan konsep 'pariwisata premium'. Kalau sampai hal ini terjadi, maka konsep tersebut pada dasarnya menegasikan visi pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan yang digagas pemerintah daerah NTT. Sudah pasti hal ini akan mengurangi peran serta masyarakat lokal Nusa Tenggara Timur dalam pembangunan pariwisata di daerahnya sendiri.

Karena itu, saya kira kita perlu memangkas dominasi investasi langsung yang menyediakan layanan pariwisata premium oleh para pemilik modal yang bukan orang NTT, sebab kalau dibiarkan, maka semua UMKM lokal milik masyarakat kecil akan kalah bersaing. Atas dasar itu, maka Pemerintah Nusa Tenggara Timur mesti melakukan pendampingan terhadap masyarakat pelaku pariwisata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataannya yang berbasis kearifan lokal agar bisa menjadi komoditi unggulan yang akan dipamerkan. 

Selain itu, agar pariwisata kerakyatan bisa berjalan, maka Pemerintah juga perlu membuat regulasi hukum yang jelas yang mewajibkan wisatawan mana saja untuk menikmati layanan kepariwisataan yang disediakan oleh masyarakat lokal, semisal, kuliner ataupun homestay yang dikembangkan oleh masyarakat kecil, sebab kalau tidak, maka sekali lagi kita akan kalah dengan gagasan pariwisata premium yang hanya bisa diakses oleh masyarakat kelas atas.

Menimbang hal ini, maka Pemerintah harus bisa menyiapkan SDM masyarakat lokal sebaik mungkin, khususnya pengetahuan pariwisata yang baik, sehingga mampu menangkap peluang dari sektor 'baru' ini dan menciptakan kreativitas baru dalam mempromosikan TNK yang unik dank has sehingga wisatawan tertarik. Inilah tanggung jawab besar kita bersama dalam memajukan sektor pariwisata di bumi Flobamora. Kiranya semboyan "Bae sonde bae, Flobamora lebih bae" menggema dalam diri kita semua sehingga hidup kita menjadi lebih baik ke depannya.

Salam!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Trip Selengkapnya
Lihat Trip Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun