Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara di dunia. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Negara berkembang merupakan negara yang masih menghadapi permasalahan utama kemiskinan (Vincent,2018) dan Indonesia merupakan negara berkembang yang pembangunan ekonominya masih mempunyai permasalahan dalam pengentasan kemiskinan (Yuta, 2014).
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan, yang diukur dengan pengeluaran. Menurut Kuncoro (2000) dalam Tyas (2016), kemiskinan adalah ketidakmampuan mencapai taraf hidup minimum.
Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan pendapatan riil dalam jangka panjang yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan (Meier 1976 dalam Yulhendri et al., 2006). Sementara itu, permasalahan kemiskinan di seluruh dunia telah menjadi permasalahan jangka panjang yang memerlukan solusi segera di tingkat nasional dan regional (Margareni et al., 2016).
Sumatera Barat sebuah provinsi di Indonesia terletak di Pulau Sumatera yang Ibu kotanya Padang, dengan Dataran Tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau lepas pantai seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan luas negara bagian ini adalah 42.012,89 km². Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah serupa 5.382.077 ribu jiwa.
Kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Barat pada BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sebanyak 357,13 jiwa, terus menurun sebanyak 348,22 jiwa hingga pada tahun 2020 menjadi 344,23 jiwa. Kemudian pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 370,67 jiwa dan kembali menurun sebanyak 335,21 jiwa pada tahun 2022.
Sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, tingkat kemiskinan Sumatera Barat mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021, jumlah kemiskinan tersebut meningkat menjadi 370,67 akibat munculnya Covid 19 di Indonesia semenjak Maret 2020 menyebabkan krisis ekonomi dan sosial di Indonesia, termasuk Sumatera Barat dan ini juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan di Sumatera Barat.Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, dengan karakteristik berbeda tergantung wilayahnya. Dengan demikian, tingkat kemiskinan masing-masing daerah tersebut juga berbeda-beda tergantung karakteristik masing-masing daerah.
presentase penduduk miskin 19 provinsi di Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga 2022 masih berfluktuasi. Secara keseluruhan tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 6,65% pada tahun 2018 menjadi 5,92% pada tahun 2022. Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2022 adalah Kepulauan Mentawai dengan Angka kemiskinan sebesar 13,97%. Sedangkan kabupaten/kota dengan angka kemiskinan terendah adalah Kota Solok dengan angka kemiskinan sebesar 3,02%.
Beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan angka kemiskinan selama tahun 2018-2022 antara lain Pesisir Selatan, Kab. Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman dan Pasaman Barat. Namun beberapa kabupaten/kota juga mengalami peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2018-2022, seperti Mentawai, Dharmasraya, Padang, Sawahlunto, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Kepulauan Pariaman.
Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memajukan angka pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan sebagai indikator kesejahteraan, makan penting bila pertumbuhan ekonomi sangat diperhatikan. Pertumbuhan ekonomi nasional bergantung pada pertumbuhan ekonomi regional Pada tingkat regional, pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan nilai produk domestik bruto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, baik secara riil maupun nominal.
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sumbar menunjukkan bahwa total nilai produk domestik bruto regional Sumbar atas dasar harga konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produk Domestik Regional Bruto Sumbar dari tahun 2018 sebesar 163.996.189.04 juta rupiah, 2019 sebesar 172.205.571.30 juta rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi total sebesar 169.426.614.10 juta. Penurunan ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat yang disebabkan oleh dampak wabah Covid-19 yang terjadi pada bulan Maret 2019 di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dimana diperlukan kebijakan untuk mengatasi penularan virus dengan menerapkan social distance bahkan lockdown, hal ini sangat berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat. Namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan yang cukup pesat.
tenaga kerja adalah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja yang berkualitas maka semakin banyak pula output yang dihasilkan sehingga akan mempengaruhi pendapatan per kapita. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat (Risnawati dkk., 2019). Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebagai modal pembangunan daerah akan menjadi salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada (Pascual, 2006).
Terdapat dua tantangan besar dalam lingkungan nasional dan internasional yang sulit diprediksi, yaitu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan lebih aman serta meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan (Sarah dan Chris, 2017). Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah daerah terlebih dahulu akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian mendistribusikan atau mempengaruhi daerah dalam hal tingkat kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut (Balisacan et al., 2003).
Literature Review
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan
Menurut (Hasyim, 2016), pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara terus menerus menjadi lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam mengatasi tantangan pembangunan, termasuk kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan nilai produk domestik bruto suatu daerah yang dihitung atas dasar harga konstan yang mewakili tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan seluruh atau masing-masing industri.
Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ika Purnama, 2018 berjudul “Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara” (2019) Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mengambil kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dan perekonomian multidimensi. Oleh karena itu, perlu dicari solusi untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi di Sumatera Utara.
Hubungan Tenaga Kerja dengan Kemiskinan
Pada sebuah daerah yang tenaga kerjanya sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan, jika mempunyai jumlah tenaga kerja yang banyak maka tingkat pengangguran akan menurun, begitu pula sebaliknya jika angkatan kerja sedikit maka tingkat pengangguran akan meningkat (Gabriella Megawati Prasetya, Agus Sumanto, 2022).
Dari penelitian Lufi Supratiyoningsih, Ni Nyoman Yuliarmi, PENGARUH INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BALI”, Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa tenaga kerja mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali.. Artinya, setiap penambahan tenaga kerja maka jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Bali akan berkurang.
Berdasarkan Hasil Penelitian
Pertama, Hasil penelitian yang telah dilakukan mendapatkan bahwa Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat. pertumbuhan ekonomi tidak terfokus pada masalah kemiskinan, tetapi digunakan untuk keperluan lain seperti tranportasi dan infrastruktur
Kedua, Tenaga kerja menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.Tenaga kerja menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat. Sumber daya manusia dipandang sebagai unsur pendukung utama yang sangat menentukan dalam proses pembangunan selain sumber daya alam dan teknologi. Pentingnya pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja
Ketiga, Secara Silmutan Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja Berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan di Sumatera Barat.
Berdasarkan Penelitian yang diperoleh, maka diperlukan upaya pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sehingga terciptanya tenaga kerja yang berkualitas dapat terserap sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dan untuk memperkuat peran tenaga kerja dalam mengatasi kemiskinan seperti pembangunan infrastuktur.
Kebijakan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah :
1. Kebijakan Ketenagakerjaan: Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang memperkuat hak-hak tenaga kerja, seperti upah minimum yang layak, perlindungan sosial, dan kebijakan perlindungan terhadap pekerja anak. Dengan adanya kebijakan ini, tenaga kerja akan memiliki akses yang lebih baik ke pendapatan yang cukup dan perlindungan sosial, sehingga dapat mengurangi risiko kemiskinan.
2. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kerja. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja, mereka akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi, sehingga dapat mengurangi risiko kemiskinan.
