Nama Reiew : Dhoni Tegar Kurniawan
STB : 4464
Absen : 12
Dosen Pembimbing : Markus Marselinus Soge,S.H.,M.H.
Jurnal 1 : Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Penulis  : Grenaldo Ginting
Penerbit : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Al-Manhj (2023)
Upload : Volume 5 Number 1 (2023) Page : 519-526
Link Artikel Jurnal : https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2442/1304
Pendahuluan
Dalam rangka pembangunan jangka panjang yang diharapkan mampu bersaing dengan bangsa lain. Mempunyai daya saing yang tinggi dapat menjadikan Bangsa Indonesia mampu mengadapi semua tantangan yang ada dan siap mengambil semua kesempatan yang ada. Salah satu cara menjadikan Bangsa Indonesia mampu bersaing adalah dengan melakukan refromasi hukum. Reformasi hukum juga berfokus untuk menekan potensi tindak pidana korupsi yang menghambat pembangunan bangsa.
Dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa dalam rangka untuk memberantas korupsi yang lebih efektif, undang-undang ini mwmuat ketentuan ancaman pidana mati merupakan pemberatan pidana. Sedangkan ancaman pidana mati di Indonesia merupakan hal yang menjadi permasalahan yang sangat urgent karena banyak pro dan kontra, ancaman pidana mati dianggap seperti tidak bermakna karena sering diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hukum di Indonesia sering di sebut tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hal itu memang menjadi gambaran penegakan hukum di Indonesia.
Metode Penelitian
Dalam Artikel ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif  yang meliputi pengkajian asas-asas hukum, sistematika, taraf sinkronikasasi hukum perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam artikel ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode interpretasi dan menggunakan analisis data yuridis normatif
Hasil Peneliatian
A. Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia
