Mohon tunggu...
Dhany WH
Dhany WH Mohon Tunggu... Peminat Komunikasi Sosial; Pegiat Pemilu; Tinggal di Bekasi.

merangkai kata mencerna makna

Selanjutnya

Tutup

Hukum Artikel Utama

Ada Apa di Balik RUU Pemilu?

28 Januari 2021   12:30 Diperbarui: 31 Januari 2021   09:19 413 14 2 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Ada Apa di Balik RUU Pemilu?
Pikiran Rakyat

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati 33 Rancangan Undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja Menteri Hukum dan HAM, Badan Legislasi DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah terkait pengambilan keputusan RUU Prolegnas prioritas 2021.

Satu diantara RUU yang menjadi prioritas adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diusulkan oleh DPR. Namun, dinamika yang berkembang saat ini sejumlah petinggi partai politik menyuarakan penolakan terhadap RUU tersebut.

Sejumlah alasan dikemukakan diantaranya revisi UU Pemilu tidak mudah, lantaran banyak kepentingan yang harus diakomodir seperti kepentingan partai politik, pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Selain itu demokrasi prosedural menjadi kurang baik akibat bongkar pasang melalui UU Pemilu. Perubahan UU Pemilu dalam waktu relatif cepat membuat tidak ada waktu untuk mematangkan demokrasi.

Sebaliknya bagi yang mendukung berpendapat semangat pembentukan RUU Pemilu adalah untuk jangka panjang. RUU Pemilu ini justru agar menghentikan kebiasaan revisi UU Pemilu setiap menjelang Pemilu. Urgensi pembentukan RUU Pemilu ini akan menguji efektifitas sistem  Pemilu yang ada sekarang ini, dalam kerangka demokrasi, sirkulasi elit, dan kualitas demokrasi.

Alasan lain perlunya RUU Pemilu ini adalah menghindari tumpang tindih antara UU Pemilu dengan UU Pilkada. Dua undang-undang itu akan disatukan dalam satu aturan utuh RUU Pemilu. Kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada dalam peraturan yang terintegrasi untuk mengatur pemilu dari hulu sampai hilir secara komprehensif.

Pro kontra tentang pembahasan RUU Pemilu yang disuarakan oleh partai politik tentu beralasan karena sesuai kepentingan subyektif masing-masing parpol. Sedangkan pertimbangan obyektif diperlukan untuk menghasilkan sistem pemilu yang demokratis dan inklusif bagi kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

Secara substansi ada beberapa isu dalam draf RUU Pemilu (26 Novembder 2020) yang perlu kita cermati dan komparasikan dengan realitas sekarang ini, diantaranya;

Pertama, Normalisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam RUU Pemilu terdapat norma pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut Pemilu Daerah pertama diselenggarakan pada tahun 2027, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali (Pasal 734 ayat 1). Sedangkan pemilihan kepala daerah serentak masih akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 (Pasal 731).

Sementara UU Nomor 10 Tahun 2016 secara eksplisit menyebut waktu pelaksanaan pilkada serentak. Pasal 201 ayat (8) berbunyi; Pemungutan suara serentak nasional  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Pilkada memiliki urgensi untuk tetap diselenggarakan pada 2022 dan 2023 sesuai siklus pemilihan bagi kepala daerah yang akhir masa jabatannya pada 2017 dan 2018. Jika pilkada digelar secara nasional pada tahun 2024 maka sebanyak 271 daerah bakal dipimpin oleh penjabat (Plt) kepala daerah. Selain itu 270 kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak 2020 mungkin akan menjabat selama 3 (tiga) tahun hingga 2024.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN