Simalakama PSBB Jakarta

Publik seakan tersentak ketika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengumumkan rencana penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total di wilayahnya. 

Gubernur Anies menjelaskan bahwa kondisi Jakarta di masa pandemi virus corona makin mengkhawatirkan. Angka kematian di Jakarta cukup tinggi, jauh berbeda dibanding pada awal pandemi berlangsung. 

Dalam satu minggu terakhir ini angka positivity rate di Jakarta itu 13,2 persen. Dikutip dari situs corona.jakarta.go.id jumlah kasus positif per Sabtu (12/9) di Jakarta sebanyak 53.761 kasus dan yang meninggal sebanyak 1.404 orang.

Pemerintah harus mengimbangi fasilitas kesehatan yang dimiliki. Jumlah kasus yang tidak terkendali akan berdampak pada penanganan dan fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Pemberlakuan PSBB total di Jakarta mulai 14 September 2020 menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menuding pernyataan Gubernur Jakarta justeru kontraproduktif dengan upaya pemerintah memulihkan kondisi perekonomian. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Said Abdullah menilai pernyataan Anies menjadi penyebab rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Said Abdullah menyebut pernyataan yang begitu bombastis, dramatis oleh Gubernur DKI Anies Baswedan menimbulkan hal yang tidak perlu dan membakar ludes Rp 300 triliun saham-saham berguguran. (https://www.wartaekonomi.co.id/read303790). 

Berdasar data rangkuman perdagangan BEI pada 10 September 2020 tercatat nilai kapitalisasi pasar modal sebesar Rp5.682 triliun. Angka ini turun Rp 297 triliun dari nilai kapitalisasi pasar di hari sebelumnya sebesar Rp5.979 triliun.

Presiden Joko Widodo mengatakan kunci perekonomian agar membaik yakni kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik dapat menjadikan perekonomian menjadi lebih baik. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (7/9/2020).

Jokowi memerintahkan jajaran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri Kesehatan serta TNI/Polri untuk fokus menangani Covid-19.