Wakil Ketua KPK Gunakan Hak Konstitusional, Sudah Benarkah?

Selain itu, Hakim Konstitusi lainnya Arief Hidayat menyatakan bahwa masa jabatan empat tahun memungkinkan presiden dan DPR yang sama melakukan penilaian terhadap KPK sebanyak dua kali. 

Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK

Oleh sebab itu, Arief berpandangan bahwa kewenangan presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak dua kali dalam masa jabatannya dapat memberikan beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. MK menilai penting untuk menyamakan ketentuan tentang periode jabatan lembaga negara yang bersifat independen, yaitu lima tahun. 

Apakah hal itu sudah benar? 

Menurut pandangan Saya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sah-sah saja melakukan gugatan ke MK terkait masa jabatan pimpinan KPK tersebut. Hal itu dikarenakan bahwa beliau menggunakan hak konstitusionalnya untuk hal tersebut. Apa itu Hak konstitusional? Hak konstitusional merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional.

Namun, tentunya hal ini memicu terjadi pro dan kontra. Kenapa? Karena yang menggugat adalah Wakil Ketua KPK itu sendiri. Tentu saja ada segelintir orang yang berpandangan Wakil Ketua KPK ini "haus jabatan" dan ada juga yang tidak berpandangan demikian. Bila kita menilik terkait hak konstitusional diatas maka hal itu tidak seharusnya menuai polemik. Akan tetapi karena yang menggugat ini adalah wakil pimpinan KPK maka muncullah kepermukaan bahwa beliau seakan tidak cukup empat tahun. Yang jadi pertanyaan mendasar juga kenapa baru menggugat ditahun 2022, kenapa tidak diawal-awal saat terpilih?