Dalam diskusi singkat kami, pihak dari HKm dan Pokdarwis selain permasalahan papan penunjuk arah yang belum ada dan menjadi catatan penting bagi instansi terkait. Mereka juga mengharapkan adanya pendampingan dari pihak-pihak terkait baik itu dari pemerintah maupun NGO yang berkecimpung pada wisata alam dan pelestariannya. Mereka menyadari bahwa pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan daya tarik wisata sangat kurang. Masyarakat belum mampu mengoptimalkan potensi yang mereka miliki secara baik. Pariwisata belum mampu memberikan dampak ekonomi bagi mereka, artinya tujuan dari pembangunan pariwisata itu sendiri belum  memberikan manfaat kepada masyarakat secara ekonomi. Permasalahan seperti ini banyak ditemui di DTW yang diinisiasi oleh masyarakat, belum lagi lambatnya pemerintah khususnya desa dalam membuat regulasi untuk retibusi. Hal tersebut sangat penting selain sebagai kontribusi bagi pemasukan desa dan masyarakat juga dapat mendukung operasional dari DTW yang bersangkutan.
Peran aktif pemerintah sangat diharapkan di sini tidak sekedar menarik investasi modal besar tapi bagaimana mengelola, memberdayakan dan mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan pariwisata itu sendiri. Pariwisata tidak akan berkelanjutan (suitanable) jika masyarakat sekitar tidak merasakan manfaatnya. Jurak Linsum Kepala Kawai tidak akan terjaga kelestariannya jika masyarakat sudah tidak peduli lagi akan keberadaannya.
