Kenaikan jumlah anggota tentu dibarengi dengan kenaikan anggarannya. Sehingga sudah pasti dengan kenaikan anggota TGUPP tersebut, berimbas kepada kenaikan anggarannya. Berarti yang jadi masalah adalah kenaikan anggotanya, benar bukan?
Saya bukan membela mati-matian Gubernur Anies, tetapi kemungkinan saja kenaikan jumlah anggota tersebut, dikarenakan memang beban kerja Gubernur sekarang lebih berat dari Gubernur sebelumnya.
Coba bayangkan, ditengah Polarisasi yang terjadi pasca Pilkada DKI Jakarta 2017, tentunya beban kerja Anies jauh lebih berat dari Jokowi dan Ahok yang menang atas Foke-Nara pada Pilkada DKI 2012 lalu. Dimana tanpa polarisasi yang berarti seperti saat ini. Apalagi Anies-Sandi minim dukungan media massa, maka mudah saja citra Anies jatuh jika kebijakannya salah langkah. Karena penggiringan opoini media massa jauh lebih berbahaya dibandingkan serangan dentuman meriam artileri sekalipun.
Nah, Anies menyadari, dan saya pun menyadari kinerja Ahok bagus, apalagi Anies minim dukungan media massa. Maka Anies dalam hal ini membentuk tim kerja Gubernur yang jauh lebih gemuk dibandingkan era Ahok dan Djarot, untuk meningkatkan kinerjanya.
Beban berat tentu dipikul Anies saat ini, dimana program raksasa Oke Oce, Tumah DP 0 persen. Ok trip (tiket terusan), serta KJP Plus. Adalah program-progam yang membutuhkan kinerja dari tim yang mumpuni.
jika melihat dari sudut pandang positif, Anies memang bertujuan meningkatkan kinerjanya dengan membentuk tim Gubernur yang berpostur gemuk tersebut.
Nah, itu kenaikan anggatan TGUPP. Jika merujuk pada kenaikan anggaran kerja DPRD,mungkin Anies-Sandi ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan DPRD. Menginggat hubungan Anies-Sandi dan DPRD kurang baik, bahkan semenjak awal menjabat saja sambutan DPRD terkesan dingin.
Makna yang saya tangkap dari kenaikan anggaran kerja DPRD, bisa saja Anies ingin rekonsiliasi dengan DPRD, sekaligus ingin meningkatkan kinerja DPRD. Seorang eksekutif baik pusat maupun daerah tentu membutuhkan peran legislatif dalam memuluskan langkah dan programnya.
 Nah untuk kebijakan yang terakhir ini, yaitu kenaikan anggaran DPRD perlu bersama-sama kita pantau. Apakah dengan kenaikan anggaran tersebut aspirasi rakyat Jakarta bisa tersalurkan melalui meningkatnya kinerja DPRD?
Apapun itu, beban kerja Anies-Sandi jauh lebih berat dibandingkan Ahok. Dimana dilain sisi harus bisa lebih baik dari Ahok, dan mengakomodir kepentingan eks. Pendukung Ahok. Yang juga warga Jakarta yang perlu di akomodir kepentingannya.
Selain itu, Anies-Sandi juga harus bisa mengcounter isu-isu media massa yang terkadang partisipan menyerang segala kebijakan Anies-Sandi. Kritik media massa itu memang bagus di iklim demokrasi seperti ini, apalagi pers adalah insan ke-4 demokrasi. Akan tetapi, bukankah demokrasi kita adalah demokrasi yang pancasila alias yang lebih terkontrol, karena kita orang timur?
