Salah satu isu yang menjadi perbincangan saat ini masalah pengangguran, terutama ketika wabah Covid-19 melanda. Masalah pengangguran bukan hanya dihadapi oleh pemerintah sekarang tapi dari pasca Reformasi yang ditandai oleh runtuhnya rezim Orde Baru, masalah ini terus menjadi isu yang terus diperbincangkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, meski terjadi penurunan angka pengangguran dari periode tahun 2015 -- 2018, angka tersebut kembali bertambah di tahun 2019 dengan total pengangguran mancapai 6,83 juta orang.
Ada beberapa faktor yang disinyalir mengapa lapangan pekerjaan belum bisa mengakomodir mereka. Salah satunya adalah kita sebut saja investasi yang datang ke Indonesia masih belum sesuai harapan. Padahal, negara ini memiliki semua potensi untuk bisa mendatangkan investor, sebut saja sektor pariwisata, industri, manufactur, dan lain sebagainya.
Kalau kita boleh bandingkan dengan negara-negara lain, permintaan akan tenaga kerja makin meningkat dan otomatis upah untuk para pekerja semakin tinggi. Hal ini bisa terjadi karena investasi yang meningkat sehingga lapangan kerja yang tersedia juga meningkat, lalu banyak pula tenaga kerja yang terserap.
Lalu mengapa Indonesia belum bisa mendatangkan investasi yang nantinya akan membuka lapangan kerja? Selidik punya selidik, ternyata bukan karena permintaan gaji atau upah yang tinggi tapi regulasi terkait investasi di Indonesia belum belum efisien karena masih banyak peraturan yang timpang tindih satu sama lain.
Bayangkan saja, ada 12.471 peraturan yang mengatur investasi dan segudang peraturan tersebut bukan hanya timpang tindih banyak juga yang kontradiktif.
*RUU Cipta Kerja*
Melihat banyaknya regulasi yang timpang tindih dan tidak efisien, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian membuat percepatan melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
RUU ini diharapkan mampu memangkas peraturan yang tidak ramah investasi tersebut dan mampu mendatangkan investor guna membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Saat ini RUU Cipta Kerja sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
RUU Cipta Kerja dirasa sangat penting karena saat ini banyak masyarakat Indonesia mengalami PHK besar-besaran karena dampak pandemi COVID-19. Menteri Keuangan mengatakan, potensi paling buruk, akan ada sekitar 5,2 juta orang di PHK karena dampak COVID-19.
Sebenarnya dampak wabah COVID-19 tidak hanya dirasakan Indonesia saja, banyak negara di seluruh penjuru dunia yang terkena pandemi mengalami hal yang sama, terutama dalam hal penurunan aktivitas ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi juga otomatis melambat.
Negara lain juga pasti akan merespon dengan berbagai cara untuk mengembalikan keadaan ekonominya. Oleh karena itu, jika Indonesia tidak mau tertinggal dari negara lain maka pemerintah dan DPR harus bekerja sama dan bergerak cepat untuk segera membahas RUU Cipta Kerja guna mendatangkan investasi agar perekonomian pasca pandemi bisa cepat pulih dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena PHK.
Mengapa pemerintah dan DPR harus bergerak cepat? Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi paling tinggi tumbuh 2 persen. Dalam keadaan seperti sekarang, dengan segala regulasi yang berbelit maka akan sulit bagi Indonesia untuk bisa mendatangkan investasi. Terlebih lagi, investasi dunia juga sedang dalam tren menurun di angka 30 -- 40 persen.
Memang saat di tengah pandemi COVID-19, dampak yang dirasa dari UU Cipta Kerja belum jelas terlihat. Namun, pada saat pemulihan ekonomi saat wabah berakhir maka negara ini membutuhkan investasi dari luar negeri guna membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
UU Cipta Kerja juga bisa dibilang sebagai kelanjutan dari Program Kartu Pra Kerja yang baru saja diluncurkan pemerintah.
Salah satu tujuan program Kartu Pra Kerja adalah menyiapkan calon pekerja dengan memberikan pelatihan sesuai minat dan bakat lalu setelah program berakhir maka calon pekerja membutuhkan pekerjaan.
UU Cipta Kerja inilah nanti yang akan menjadi penting selain memulihkan keadaan ekonomi Indonesia yang merosot, juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang terkena PHK.
